Pendidikan gratis jadikan ortu kurang bertanggung jawab

id pendidika gratis, jadikan ortu kurang bertanggung jawab

...Orang tua tidak mau tahu, apakah anak mau sekolah atau tidak. Lebih parah lagi, ada perubahan drastis sikap anak terhadap guru di sekolah dan anak cenderung nakal, malas, dan bolos sekolah...
Jakarta (ANTARA Lampung) - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), AE Priyono, mengatakan pendidikan gratis di sejumlah daerah justru membuat orang tua cendurung kurang bertanggung jawab dalam pendidikan anaknya.

"Orang tua tidak mau tahu, apakah anak mau sekolah atau tidak. Lebih parah lagi, ada perubahan drastis sikap anak terhadap guru di sekolah dan anak cenderung nakal, malas, dan bolos sekolah," ujar Priyono dalam seminar pendidikan 12 tahun di Kemdikbud, Jakarta, Selasa.

Ketidakpedulian orang tua, lanjut dia, membuat mereka melemahkan pengawasan terhadap kelangsungan pendidikan anak-anak dan pada gilirannya berpengaruh pada keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.

Pendidikan gratis di sejumlah daerah juga membuat sikap guru menjadi apatis karena guru-guru di daerah pelosok mengalami kesulitan mengendalikan siswa yang menganggap tidak ada hak guru untuk mengintervensi dirinya mau masuk sekolah atau tidak.

"Itu merupakan contoh pendidikan gratis di Kabupaten Musi Banyuasin yang dimulai sejak 2002," katanya.

Kemudian di Kutai Kertanegara, pendidikan gratis dan wajib belajar 12 tahun dimulai sejak 2005. Ada tiga pertimbangan kebijakan pendidikan gratis di Kutai Kertanegara yakni peningkatan sumber daya manusia, daerah terkaya di Tanah Air dan letak geografis kabupaten yang luas serta akses ke beberapa daerah masih sulit.

"Pemerintah daerah perlu memiliki strategi agar hasil wajib belajar 12 tahun tidak hanya bicara masalah angka tetapi kualitas peserta didik. Pendidik juga menjadi kunci dalam peningkatan kualitas peserta didik sehingga perlu dukungan pemerintah daerah. Seharusnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki, mereka dapat berinovasi dalam upaya meningkatkan angka partisipasi kasar," terang dia.

Priyono menggarisbawahi bahwa tidak ada sekolah bermutu yang gratis dan tidak ada sekolah gratis yang bermutu.