Jakarta (Antara) - Listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan primer seperti halnya pangan dan sandang, sehingga apabila alami terjadi pemadaman rasa tak nyaman akan menghinggapi masyarakat.
Tanpa listrik pasokan air tak lancar, tak bisa menikmati hiburan, hingga tak bisa belajar karena lampu mati.
Kasus sering padamnya listrik di Sumatera Utara bisa menjadi contoh betapa sangat kecewa masyarakat di sana karena listrik sering mati.
Pemadaman listrik di Kota Medan saat ini semakin parah dan terjadi dua hingga tiga kali dalam satu hari, sehingga sangat merugikan konsumen dan masyarakat di daerah tersebut.
"Ini adalah bukti dari kinerja jelek Manajemen PLN Wilayah Sumut, yang tidak bertanggung jawab dan profesional, serta seringnya terjadi pemadaman listrik," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Utara, Abubakar Siddik di Medan.
Akibat seringnya terjadi pemadaman listrik, menurut dia, Manajemen PLN Wilayah Sumut, perlu dievaluasi dan bila tidak mampu dan silahkan letakkan jabatan.
"Manajemen PT PLN Wilayah Sumut ini, tampaknya tidak peduli dengan seringnnya terjadi pemadaman listrik sejak awal tahun 2014 ini, dan begitu juga tahun-tahun sebelumnya," ucap Abubakar.
Dia mengatakan, Manajemen PT PLN Sumut terkesan lepas tangan dengan pemadaman yang terjadi selama ini, dan masyarakat dibuat bingung dan kecewa.
Bahkan, jelasnya, selama bulan Februari ini, sering terjadi pemadaman baik di kantor dan rumah-rumah penduduk di Medan.
"Petugas PLN Wilayah Sumut tampaknya menganggap hal yang sepele mengenai pemadaman listrik tersebut," ujarnya.
Abubakar mengatakan sikap karyawan PT PLN seperti ini tidak profesional dan mau menghargai pelanggan maupun masyarakat yang selama ini mendambakan pelayanan terbaik mengenai jasa listrik tersebut.
Oleh karena itu, katanya, Manajeme PLN Sumut harus menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dengan pemadaman listrik yang terjadi setiap saat di Kota Medan.
YLKI Sumut berharap pada Manajemen PLN Sumut harus menunjukkan kepedulian yang cukup tinggi dengan terjadinya pemadaman listrik tersebut.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Susilo Siswoutomo, mengingatkan pemerintah daerah diingatkan untuk dapat membantu membebaskan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik dalam upaya menghindari kelangkaan pasokan.
"Kami akan memberikan apresiasi kepada pemda yang bersedia membantu mencarikan lahan dan mempermudah memberikan izin pembangunan pembangkit," kata Susilo kepada pers di Batam, Kepulauan Riau.
Hal tersebut disampaikan usai dirinya melaksanakan "soft launching" pembangunan lima proyek infrastruktur ketenagalistrikan di Batam.
Proyek yang berlokasi di Tanjung Uncang itu adalah pembangunan pipa gas ruas dua pemping milik konsorisum PT PLN Batam dan UBE, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Tanjung Uncang milik Independent Power Producer (IPP), PLTGU Tanjung Uncang milik PT PLN batam, Gardu Induk Tanjung Uncang, serta Transmisi 150kV Sagulung-Tanjung Uncang.
Menurut Wamen kelangkaan listrik yang terjadi di Sumatera Utara misalnya antara lain disebabkan pemerintah daerah setempat tidak berhasil membebaskan lahan.
Susilo mengatakan pembangunan pembangkit listrik di Sumut, khususnya di Asahan dan Pangkalan Susu, harusnya sudah dimulai 2006.
"Pembebasan lahan di kawasan itu tidak beres sehingga dampak kekurangan pasokan listrik dirasakan sekarang," katanya.
Pemerintah, katanya, sudah menyusun rencana aksi cepat menyelesaikan krisis listrik di Sumut, yaitu melakukan delapan aksi dalam waktu dekat.
Susilo mengimbau kepala daerah agar bisa secara aktif membantu pemerintah dalam menyediakan lahan dan memberikan izin pembangunan pembangkit listrik, sehingga kelangkaan listrik tak lagi terjadi.
"Listrik sudah jadi kebutuhan pokok seperti pangan. Jadi pembangunan pembangkit listrik di suatu daerah tak bisa ditunda," katanya.
Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengatakan pihaknya akan sangat membantu PLN untuk membangun pembangkit listrik karena memang wilayahnya membutuhkan.
Dikatakannya sebagai wilayah industri listrik merupakan kebutuhan pokok yang selalu ditanyakan investor jika ingin investasi di Batam.
"Kami tentunya akan membantu mencarikan lahan dan mempermudah pembangunan izin pembangunan pembangkit listrik," kata gubernur.
Dia mengakui pasokan listrik di Batam sudah bagus."Matinya listrik lebih sedikit dibanding nyalanya," katanya.
Mendesak Ditangani
PT.Perusahaan Listrik Negara dan Komisi VII DPR RI menandatangani kesepakatan penyelesaian jangka pendek krisis listrik di Sumatera Utara yang dinilai sudah sangat mendesak ditangani.
"Kekurangan pasokan listrik tahun ini sebesar 330 MW dari kebutuhan listrik di Sumut 1.700 MW sudah disepakati untuk diatasi segera mungkin," kata Ketua Komisi VII DPR Soetan Bhatoegana di Medan, Senin (3/3).
Dari PLN yang menandatangani perjanjian itu adalah Direktur Operasi Jawa Bali Sumatera I Gusti Agung Ngurah Adnyana.
Langkah jangka pendek mengatasi krisis listrik antara lain dengan menambah pasokan dari PT Inalum yang selama ini sebesar 90 MW menjadi 135 MW.
"Ada beberapa langkah lagi yang akan dijalankan. DPR RI menjadikan Sumut sebagai daerah "pilot project" penanganan krisis listrik," katanya.
Direktur Operasi Jawa Bali Sumatera PT.PLN I Gusti Agung Ngurah Adnyana menyebutkan PLN menjadwalkan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 180 MW (PLTGU Belawan GT 2.2+ HRSG+steam turbin) segera mungkin dengan target bisa beroperasi tanggal 10 Maret 2014.
"Untuk itu perlu dukungan dari DPR RI dan pemerintah," katanya.
Adapun penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan gangguan pembangkit 75 MW (PLTU Labuhan Angin 2) juga diperkirakan beroperasi tanggal 10 Maret.
Artinya, pemadaman bisa ditekan mulai Maret ini sembari terus menyelesaikan berbagai proyek pembangkit untuk bisa terus memenuhi kebutuhan listrik di Sumut yang cukup meningkat pesat dibandingkan pasokan.
Misalnya, kata dia, PLN mempercepat penyelesaian proyek PLTU Nagan Raya 2x95 MW. Diharapkan proyek selesai akhir April-Juni tahun 2014
Adapun PLTU Pangkalan Susu dengan kapasitas 2x200 MW ditargetkan akhir tahun 2014 dengan catatan transmisi 275 KV dapat tersambung pada Maret 2014.
Dia mengakui dibutuhkan tambahan cadangan pasokan sebesar 30 persen dari beban puncak 1700 MW atau sebesar 510 MW yang akan dipenuhi dari pengoperasian sewa PLTD MF0 120 MW secara bertahap mulai April hingga Juni.
Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho mengatakan krisis listrik sudah membuat masyarakat Sumut marah dan dia memahami.
"Makanya sebagai Gubernur Sumut, saya sangat senang dengan perjanjian yang diharapkan benar-benar dijalankan PLN," katanya.
