Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berupaya memperkuat keterbukaan informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik di wilayah itu.
"Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai fondasi meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Senin.
Ia mengatakan bahwa transparansi bukan lagi sekadar tuntutan moral, tetapi telah menjadi hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, dan badan publik wajib menyediakan informasi yang benar, lengkap dan mudah diakses oleh publik.
“Masyarakat berhak tahu, pemerintah wajib terbuka. Ketika informasi terbuka, kepercayaan akan tumbuh dan saat kepercayaan tumbuh, kerja sama antara pemerintah, masyarakat dan sektor lainnya menjadi lebih mudah,” ucap dia.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Lampung sempat mengalami persoalan penurunan kepercayaan publik atas persepsi publik terkait kondisi jalan Provinsi Lampung pada beberapa tahun belakang akibat minimnya penyampaian data terbuka kepada masyarakat.
"Berdasarkan data Kementerian PUPR pada 2023, jalan provinsi di Lampung justru memiliki kualitas lebih baik dari rata-rata nasional, dimana jalan mantap rata-rata provinsi di Indonesia berada pada angka 75 persen.
Sedangkan Lampung sudah mencapai 78 persen pada 2023, dan meningkat menjadi 82 persen pada 2024. Masalah terjadi saat kita tidak membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. "Padahal, kalau data itu dibuka, kita di atas rata-rata jalan nasional,” katanya.
Dia menjelaskan kasus tersebut berdampak serius terhadap tingkat kepercayaan publik. Survei internal pemerintah menunjukkan bahwa sebelum persoalan jalan mencuat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah provinsi mencapai hampir 70 persen, namun setelah isu jalan bergulir, angka itu turun menjadi sekitar 30 persen.
“Mengembalikan kepercayaan itu sangat luar biasa sulitnya, dan satu-satunya cara hanya satu, yaitu transparansi. Kita harus terbuka akan informasi kepada publik,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa salah satu langkah konkret dalam mendorong keterbukaan adalah menghadirkan layanan aplikasi publik digital Lampung IN. Aplikasi tersebut diharapkan menjadi kanal utama masyarakat dalam memperoleh data yang valid, akurat dan terverifikasi.
"Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, hingga pemerintah kabupaten serta kota segera mengintegrasikan data pelayanan informasi publik dalam satu platform digital. Saya berharap ke depan tidak ada lagi masalah-masalah di Provinsi Lampung, karena kurangnya data, karena kurangnya keterbukaan terhadap informasi publik,” tambahnya.
Baca juga: Gubernur Lampung minta bupati dan wali kota perkuat mitigasi bencana
Baca juga: Pemprov Lampung ajak BBPVP Serang gelar pelatihan bengkel alsintan
Baca juga: Wagub Lampung minta penerapan strategi 4K untuk jaga inflasi
