Batam (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri mencatat realisasi penerimaan pajak pada 2023 mencapai 103,25 persen atau sebesar Rp9,85 triliun dari target Rp9,5 triliun.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri, Imanul Hakim di Batam, Rabu, mengatakan angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 5,95 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Alhamdulillah banyak industri pengolahan yang di Batam. Dan memang kontributor penerimaan terbesar dari pajak di Kepri berasal dari Batam, KPP Madya Batam. Dan kebanyakan itu industri pengolahan manufaktur," kata Imanul.
Selain Kanwil DJP Kepri yang melampaui target dalam penerimaan pajak 2023, semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kepri mencapai 100 persen lebih, di antaranya KPP Pratama Tanjungpinang sebesar Rp694,56 miliar (target Rp638,56 miliar), KKP Pratama Tanjung Balai Karimun Rp283,19 miliar (target Rp268,22 miliar), KKP Pratama Batam Utara Rp830,38 triliun (target Rp812,66), KKP Pratama Batam Selatan Rp 1 triliun (target Rp986,16 miliar), KKP Pratama Bintan Rp440,61 miliar (target Rp422,57 miliar), dan KKP Madya Batam Rp6,5 triliun (target Rp6,4 triliun).
"Dari enam KKP yang ada di wilayah kerja DJP Kepri, KKP Madya Batam dan Batam Selatan yang sangat mendominasi pendapat pajak di Kepri," ujar dia.
Adapun sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak di wilayah kerjanya yaitu sektor industri pengolahan sebesar 41,5 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil-motor sebesar 13,41 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 10,14 persen, konstruksi sebesar 7,12 persen, pengangkutan dan pergudangan sebesar 7,10 persen, sektor lainnya yaitu 20,6 persen.
