Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan di daerahnya untuk mendukung program ekonomi biru.
"Pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan merupakan bagian dari pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan agar tetap lestari," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi melalui keterangan yang diterima di Bandarlampung, Rabu.
Ia mengatakan selain itu pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memastikan ketertiban para pelaku usaha dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan di daerahnya.
"Sektor kelautan dan perikanan ini merupakan penggerak ekonomi masyarakat, karena di sini potensinya sangat banyak maka berisiko juga terjadi pelanggaran yang bisa merusak sumberdaya kelautan dan perikanan," katanya.
Dia melanjutkan dengan meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan juga dapat mendukung penerapan kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan seperti memperluas wilayah konservasi perairan sebanyak 30 persen. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan yang berorientasi ekspor dengan kearifan lokal.
Selanjutnya pengelolaan kawasan pesisir, pulau kecil, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak, serta pengurangan sampah plastik di laut.
"Dalam hal ini dengan penerapan lima indikator tersebut dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap alokasi ruang laut sesuai peraturan daerah. Pemerintah daerah pun ikut serta mewujudkan kebijakan ekonomi biru," ucapnya.
Menurut dia, dalam mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut diperlukan sinergitas serta kerjasama antar pihak.
"Dalam melakukan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan diperlukan sinergitas dan kerjasama antar pihak, agar penerapan ekonomi biru dapat terwujud serta ekosistem terjaga," tambahnya.