Pengamat meyakini keseriusan kapolri teguhkan visi "Polri Presisi"

id HUT Polri,HUT Bhayangkara,Polri Presisi

Pengamat meyakini keseriusan kapolri teguhkan visi "Polri Presisi"

Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro memegang buku bertajuk "Polri Presisi, Polri Mengabdi: Reformasi Polri di Era Digital Society". (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro meyakini keseriusan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam meneguhkan visi "Polri Presisi" untuk mengembalikan peran dan fungsi Polri di tengah masyarakat.

"Sebagai pengamat dan akademisi, saya melihat keseriusan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dengan visi Polri Presisi mengembalikan peran dan fungsi Polri di tengah masyarakat," kata Simon, sapaan akrab Ngasiman, saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan tantangan besar yang dihadapi Polri pada tahun 2023 cukup nyata, apalagi menghadapi tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.



Pertama, lanjutnya, maraknya hoaks yang dibungkus dengan politik identitas menjelang Pemilu 2024. Kedua, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri setelah kasus Ferdy Sambo, tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, serta kasus Teddy Minahasa.

Ketiga, tambahnya, bagaimana Polri memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta perkembangan Police 4.0 untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

"Penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian/hate speech, dan juga fitnah yang dibungkus dengan politik identitas harus diantisipasi sejak awal oleh Polri, apalagi dengan dibumbui isu-isu agama. Jangan sampai timbul polarisasi dan situasi memanas seperti yang terjadi pada Pemilu 2019," jelasnya.



Faktor utama yang menyebabkan politik identitas ialah adanya pemahaman belum tuntas untuk menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas di NKRI. Kemudian, lanjut Rektor Institut Sains dan Teknologi (ISTA) Al-Kamal itu, rendahnya literasi digital masyarakat.

Faktor lain adalah kecerobohan atau kesengajaan individu atau elit politik tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikologi massa.

"Tapi, saya percaya Polri dalam hal ini telah mengantisipasi dengan berbagai tindakan pencegahan dan pelayanan publik, baik yang bersifat proaktif maupun penerimaan aduan dari masyarakat," katanya.

Institusi kepolisian yang kuat adalah salah satu prasyarat untuk membangun Indonesia Emas di masa mendatang. Pada 1 Juli 2023, Polri memasuki usianya yang ke-77 tahun. HUT Korps Bhayangkara menegaskan perannya dengan Tema "Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas".

Ngasiman turut menyemarakkan HUT Polri dengan menulis buku bertajuk "Polri Presisi, Polri Mengabdi: Reformasi Polri di Era Digital Society" untuk melihat pengembangan pelayanan kepolisian dan efektivitas di tengah masyarakat.

Dalam buku itu dibahas pula tentang bagaimana perkembangan reformasi Polri, mulai dari sejarah kepolisian dari zaman kerajaan sampai era reformasi, kebijakan Reformasi Polri, Police 4.0, hingga implementasi operasional visi "Polri Presisi".

"Selamat HUT Bhayangkara, Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia ke-77 tahun. Semoga seluruh anggota Polri semakin solid, sepenuh hati dalam melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, serta amanah dalam pengabdian untuk negeri," ujarnya.