Tanggamus (ANTARA) - Sebanyak 78.261 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Tanggamus, Lampung mendapatkan bantuan beras kualitas bagus dari pemerintah pusat untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
"Kabupaten Tanggamus mendapatkan alokasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa Bantuan Pangan Beras dengan jumlah total sebesar 2.347.830 kg yang diperuntukkan bagi 78.261 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanggamus," kata Bupati Tanggamus Dewi Handajani, saat dihubungi dari Lampung Selatan, Selasa.
Ia mengatakan pemerintah pusat menyalurkan bantuan beras untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus melalui Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Saya merasa bangga dan bahagia, serta menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini, untuk itu ucapan terima kasih kepada pemerintah pusat (Badan Pangan Nasional) melalui Bulog yang telah menyokong penuh ketersediaan bahan pangan pada kegiatan Gerakan Pangan Murah ini," kata dia lagi.
Gerakan ini, kata dia, merupakan kebijakan pemerintah sebagai salah satu upaya dalam pengendalian inflasi.
"Karena seperti kita tahu, bahan pangan pokok seperti beras dan minyak goreng merupakan salah satu komoditi yang harganya mudah bergejolak (volatile food), yang berakibat pada semakin meningkatnya harga beras di pasaran dan di tengah masyarakat," katanya lagi.
Dengan pelaksanaan gerakan pangan murah, dia berharap adanya kestabilan pasokan dan harga pangan, yang merupakan kunci dalam menghadapi inflasi.
"Inflasi terjadi akibat adanya kesenjangan harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh terhambatnya distribusi pangan, di antaranya yaitu hambatan pasokan, cuaca, biaya pengangkutan yang tinggi, kualitas infrastruktur, dan perilaku pedagang," ujar dia pula.
Baca juga: Dinsos Bandarlampung sebut 65.303 KPM dapatkan bansos beras 10 kilogram
Baca juga: Pemkot Bandarlampung salurkan bantuan beras 10 Kg tahap II
Sebanyak 78.261 keluarga di Tanggamus Lampung dapat bantuan beras
Gerakan ini merupakan kebijakan pemerintah sebagai salah satu upaya dalam pengendalian inflasi.