Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah tidak akan menggelontorkan bantuan pangan maupun beras stabilisasi harga dan pasokan pangan) maupun bantuan pangan (SPHP) pada Maret 2025 atau saat Lebaran lantaran sedang masa puncak panen.
"Puncak panen nanti Maret-April, agak maju sedikit. Jadi Maret-April enggak mungkin kita ada SPHP maupun bantuan pangan," kata Zulkifli di Jakarta, Senin.
Zulkifli menyampaikan bantuan pangan akan disalurkan pada Januari dan Februari 2025, di mana masing-masing per bulannya 160 ribu ton. Sedangkan untuk beras SPHP, digelontorkan masing-masing sebesar 150 ribu ton.
Lebih lanjut, Zulkifli mengatakan bantuan pangan untuk empat bulan lainnya baru akan diputuskan setelah masa panen raya selesai atau usai bulan April berakhir.
"Yang empat bulannya kapan, nanti tunggu putusan ratas (rapat terbatas). Karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras, nanti mengganggu harga. Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim kemarau, musim paceklik itu baru akan dibagi," katanya.
Pemerintah memprediksi produksi beras tahun ini akan mencapai 32,8 juta ton. Menurut Zulkifli, angka ini meningkat bandingkan dengan jumlah produksi tahun lalu yang hanya mencapai 30,34 juta ton.
Diketahui, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya," kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu (1/1).
Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.
Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.
Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.
Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).
Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024.
Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Zulkifli: Bantuan pangan tidak akan diberikan pada Maret 2025
