Kadin dorong pengusaha bantu pemerintah dengan gelar vaksinasi gratis

id COVID-19,Bandarlampung,Lampung ,Vaksinasi,Kadin

Kadin dorong pengusaha bantu pemerintah dengan gelar vaksinasi gratis

Vaksinasi kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang difasilitasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Sabtu, (7/8/2021). (ANTARA/Dian Hadiyatna)

Bandarlampung (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia  M. Arsjad Rasjid, terus mendorong para pengusaha agar dapat membantu dalam mengejar target vaksinasi nasional dengan menggelar vaksinasi gratis kepada karyawan dan masyarakat.

"Kadin mendukung penuh program vaksinasi pemerintah dan telah mengarahkan para pengusaha, untuk terus membantu pemerintah dalam mengejar target vaksinasi nasional, dengan cara vaksin gotong royong," kata Arsjad, di Bandarlampung, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa para perusahaan harus memperhatikan karyawannya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sebab meskipun roda ekonomi harus berjalan tetapi faktor kesehatan juga tidak bisa diabaikan.

Baca juga: Kadin Lampung gelar vaksinasi bagi pelaku UMKM

"Roda ekonomi memang harus tetap berjalan namun kesehatan pun tidak bisa diabaikan apalagi masyarakat harus menerima realita baru bahwa hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19 merupakan hal yang harus dilalui saat ini," kata Arsjad.

Ia menegaskan bahwa Kadin pun terus menggenjot vaksinasi gotong royong (VGR) namun begitu, pihaknya mengharapkan ada dukungan dari pemerintah agar dapat melakukan pengadaan vaksin sendiri.

"Di sini kita tidak menjual tapi membeli untuk pekerja atau karyawan. Harapannya prosesnya bisa kita lakukan sendiri oleh swasta atau nasional supaya pemerintah bisa fokus mencakup masyarakat, Kadin fokus ke pekerja," katanya.

Menurutnya pula, yang dibutuhkan dalam memerangi pandemi COVID-19 adalah gotong royong, persatuan dan kesatuan bersama antar semua pihak. 

"Upaya bersama ini juga mendukung tercapainya kekebalan komunal (herd immunity) sekaligus meringankan beban pemerintah mengejar target vaksinasi nasional, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata dia.