Palembang (ANTARA) - Di akhir bulan Maret 2021, dua aksi teror telah melukai bangsa Indonesia, aksi bom bunuh diri di depan gerbang Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada Minggu (28/3) dan aksi teror yang terjadi di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta, pada Rabu (31/3).
Dua aksi teror tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme dalam kehidupan sosial bermasyarakat tidak boleh dibiarkan terus berkembang karena membahayakan masyarakat dan dapat mengganggu stabilitas kamtibmas.
Hal itu juga disadari oleh Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan (Sumsel). Semua pihak tidak boleh lengah karena paham radikalisme dan terorisme merupakan bahaya laten.
Untuk itu, FPKT berupaya meningkatkan sinergi dengan tokoh agama, masyarakat, pemuda dan instansi terkait.
Pengurus FKPT Sumsel melibatkan tokoh agama dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme dan terorisme dalam kehidupan sosial bermasyarakat di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu.
"Melihat besarnya peran tokoh agama itu, terus melakukan komunikasi untuk menyamakan persepsi mencegah berkembangnya paham radikalisme dan memerangi aksi terorisme," ujar Ketua FKPT Sumsel Periansyah menanggapi aksi teror di gereja Katedral Makassar dan Mabes Polri di Jakarta beberapa hari terakhir.
Untuk membangun sinergi, pihaknya membangun komunikasi secara intensif dengan tokoh lintas agama, baik tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha.
Dengan lebih banyak lagi tokoh agama yang bisa berpartisipasi membantu memerangi terorisme, maka akan semakin efektif untuk menekan paham yang dapat mengakibatkan keresahan dalam masyarakat, menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda orang-orang yang tidak berdosa itu.
Peran tokoh agama cukup penting, mengingat mereka berinteraksi setiap saat dengan masyarakat. Tokoh agama dapat memberi pesan dan penjelasan mengenai bahaya paham radikal terorisme kepada masyarakat dalam setiap acara keagamaan di rumah ibadah atau dalam suatu perkumpulan tertentu.
Pesan yang disampaikan tokoh agama biasanya cukup efektif karena mereka dijadikan panutan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dengan pesan-pesan yang menyejukkan dan mampu membuka wawasan mengenai bahaya paham radikal terorisme, diharapkan setiap keluarga dapat mencegah masing-masing anggota keluarganya dari paham tersebut, ujar Periansyah
Perkuat sinergi
Selain dengan tokoh agama, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan (Sumsel) juga meningkatkan sinergi dengan kepolisian daerah (polda) setempat untuk mengantisipasi terorisme dan penyebaran paham radikal.
Sinergi dengan Polda Sumsel sangat dibutuhkan. Aparat kepolisian yang memiliki personel tersebar di 17 kabupaten/kota menjadi ujung tombak dalam penanganan terorisme dan radikalisme.
Dengan sinergi tersebut diharapkan dapat dilakukan pendekatan kepada masyarakat secara bersama-sama, agar mereka tidak terpengaruh dan mengembangkan paham tersebut, kata Ketua FKPT Sumsel Periansyah ketika audiensi dengan Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri, di Palembang beberapa waktu lalu.
Bahaya radikalisme dan terorisme perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat hingga pelosok kelurahan dan perdesaan agar tidak meluas.
Selain itu, juga perlu diwaspadai dampak buruk dari media sosial. Tanpa penyaring media sosial dapat memberikan pengaruh yang buruk termasuk radikalisme dan terorisme bagi kalangan anak muda.
Karena itu, sosialisasi untuk menyaring sebelum 'sharing' (menyebarkan) juga sangat dibutuhkan.
Kegiatan kelompok radikal dan teroris terstruktur dan terencana, jangan sampai masyarakat terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan kelompok tersebut karena aksinya bertentangan dengan hukum, ujar Periansyah.
Sementara itu Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri mengatakan pihaknya akan mendukung FKPT bersama-sama melakukan pencegahan penyebaran paham radikal dan aksi teroris di provinsi ini.
Penyebar paham radikal dan terorisme tidak memandang pekerjaan baik petugas, aparatur negara maupun masyarakat umum, oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi.
"Untuk itu kita harus bergerak dan terstruktur untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dini, agar penyebarluasan radikalisme dan terorisme di Sumsel tidak terjadi," ujar Kapolda Sumsel itu.
Potensi radikalisme turun
Pengurus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumatera Selatan mencatat potensi radikalisme di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu mengalami penurunan.
Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan tim pada tahun 2020, potensi radikalisme yang bisa mendorong seseorang menjadi teroris kini 15,3 persen menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 30,7 persen.
Ketua FKPT Sumsel Periansyah mengatakan melihat data hasil penelitian tersebut cukup menggembirakan karena menggambarkan program kontra radikalisasi yang dijalankan FKPT di wilayah Sumsel dalam beberapa tahun terakhir berjalan dengan baik.
Meskipun potensi radikalisme mengalami penurunan, tidak membuat pihaknya berpuas diri karena potensi tersebut bisa saja kembali meningkat bahkan pada angka yang lebih besar.
Untuk menekan dan mengantisipasi peningkatan potensi radikalisme, pihaknya berupaya melakukan berbagai program yang dapat mencegah masyarakat berpikir melakukan sesuatu yang bersifat teror atau ancaman yang menimbulkan rasa takut serta gangguan kamtibmas.
Sedangkan untuk melakukan program tersebut, selain menjalankan kegiatan yang telah disusun tim BNPT dan FKPT, pihaknya melakukan koordinasi atau bersinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan lembaga atau institusi lainnya.
Dia menjelaskan, penangkalan radikalisme dan terorisme membutuhkan dukungan dari semua pihak, untuk itu perlu dilakukan koordinasi peningkatan sinergi.
Dengan sinergi itu, diharapkan dapat dilakukan pendekatan kepada masyarakat secara bersama-sama, agar mereka tidak terpengaruh dan mengembangkan paham tersebut.
