Yangon (ANTARA) - Kedutaan Besar Negara Barat di Myanmar pada Minggu (14/2) meminta militer setempat agar "menahan diri dari kekerasan menghadapi demonstran dan warga sipil" setelah pasukan keamanan melepaskan tembakan untuk membubarkan massa.
Pasukan militer juga mengerahkan kendaraan lapis baja di sejumlah kota.
Melalui pernyataan yang dirilis pada Minggu Kedutaan Besar Uni Eropa, Britania Raya, Kanada dan 11 negara lainnya mengecam penangkapan pimpinan politik dan pelecehan terhadap awak media pasca kudeta 1 Februari.
Pernyataan itu juga mengecam putusnya komunikasi militer.
"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam pencarian mereka atas demokrasi, kebebasan, perdamaian serta kemakmuran. Dunia sedang menyaksikannya," bunyi pernyataan tersebut.
Militer mengambil alih kekuasaan sipil dengan alasan pemilihan umum yang dimenangi pemimpin politik yang juga peraih Nobel Perdamaian Auang San Suu Kyi berlangsung curang.
Para pemimpin dunia, termasuk Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Paus Fransiskus mengecam tindakan militer mengudeta pemerintahan sipil itu.
Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam pidatonya bahwa tidak diragukan lagi dalam demokrasi kekuatan militer tidak dapat membatalkan hasil pemilu.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Shin Tae-yong masih targetkan Indonesia finis empat besar
Sabtu, 16 November 2024 4:47 Wib
Chelsea dan Arsenal bertahan di empat besar
Senin, 11 November 2024 4:47 Wib
83,05 persen desa di Lampung bebas dari perilaku buang air besar sembarangan
Sabtu, 9 November 2024 16:16 Wib
Pengamat Pendidikan: Jangan jadikan UN sebagai syarat kelulusan siswa
Selasa, 5 November 2024 19:55 Wib
BMKG prakirakan hujan disertai petir mengguyur mayoritas kota besar Indonesia
Selasa, 5 November 2024 8:24 Wib
Nottingham Forest tembus tiga besar Liga Inggris
Minggu, 3 November 2024 5:29 Wib
Guru Besar Itera sebut komputasi pervasif buka peluang inovasi
Sabtu, 2 November 2024 18:49 Wib
Akibat banjir besar, Laga Valencia vs Real Madrid resmi ditunda
Jumat, 1 November 2024 5:06 Wib