Apakah sikap politik Said Iqbal berubah ?

Jakarta (ANTARA) - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Simanjuntak, sikap politik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, tidak berubah yaitu tetap mendukung capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga.

"Tidak ada yang berlebihan kehadiran Said Iqbal bertemu Jokowi dan tidak akan mengubah sikapnya," kata Simanjuntak, di Kantor BPN Prabowo-Sandi, Jalan Kertanegara VI, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kehadiran Iqbal di Istana Bogor bertemu Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden KSPI.

Menurut dia, sebagai salah pimpinan buruh, maka Said Iqbal harus datang karena kalau tidak datang bisa dianggap tidak sopan.

"Teman-teman buruh dan Said Iqbal akan memperingati Hari Buruh tanggal 1 Mei jadi tidak sopan kalau tidak datang ketika diundang Presiden," ujarnya.

Dahnil mengatakan kehadiran Said Iqbal jangan ditafsirkan macam-macam apalagi sampai "menggorengnya" hingga berlebihan.

Dia menilai tafsir politik yang bermacam-macam justru disampaikan TKN Jokowi-Ma'ruf, namun BPN Prabowo-Sandi melihatnya sebagai sesuatu yang biasa.

Selain itu, Dahnil juga mengomentari kehadiran Zulkifli Hasan bertemu Jokowi beberapa hari lalu dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI.

"Beliau datang dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR RI menghadiri pelantikan Gubernur Maluku, ramah tamah seperti biasa, tidak ada yang berlebihan. Yang berlebihan itu adalah tafsir politik yang menerjemahkannya macam-macam," katanya.

Sebelummya, Presiden Jokowi menerima sejumlah perwakilan serikat pekerja di Istana Bogor pada Jumat (26/4).

Presiden Jokowi menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nuwa Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mudhofir, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Ilhamsyah, Ketua Umum Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Syaiful, Presiden Konfederasi Serikat Nusantara Muchtar Guntur, dan Ketua Komisi A DPRD DKI Wiliam Yani.