Bandarlampung (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajak masyarakat memilih calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada Serentak 2024 yang sadar tentang Hak Asasi Manusia.
"Memilih cakada yang sadar HAM ini penting, guna mendukung pemenuhan perlindungan HAM di Indonesia, khususnya di Lampung," kata Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah, di Bandarlampung, Kamis.
Dia pun menyampaikan ada delapan kriteria cakada yang sadar HAM yang mungkin bisa menjadi pilihan masyarakat pada pilkada nanti, yakni dengan melihat visi, misi dan program kerja yang selaras dengan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.
"Kemudian apakah cakada tersebut juga memperkuat program pembangunan daerah yang berperspektif HAM, inklusif, dan berkelanjutan," kata dia.
Kemudian, lanjut Anis, cakada harus memiliki komitmen untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Kepala daerah juga harus memiliki Integritas dan tidak pernah dipidana atau diberhentikan secara tidak hormat karena korupsi, kekerasan seksual (TPKS), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), narkoba, Ilegal logging dan pelanggaran HAM," katanya.
Kemudian, pasangan calon kepala daerah yang ingin dipilih pun wajib memiliki rekam jejak, visi, misi dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta menyelesaikan konflik agraria.
"Memiliki komitmen menyelesaikan politik untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kasus penambangan liar, sengketa lahan, perizinan pendirian rumah ibadah, pencemaran lingkungan, dan lainnya," kata dia.
Selanjutnya, berkomitmen untuk mendorong dan mendukung penguatan organisasi masyarakat sipil dan pembela HAM, terutama dari kelompok rentan.
"Terakhir memiliki komitmen untuk mengikuti proses pemilihan yang jujur, adil, mengedepankan visi, misi, dan program serta menghindari politik transaksional dan penggunaan isu SARA," kata dia.
Baca juga: Komnas HAM pantau Pilkada Serentak di Lampung
Baca juga: PJ Bupati Lampung Barat tekankan netralitas ASN di Pilkada 2024
Baca juga: Bawaslu Lampung tegaskan tidak ada toleransi untuk politik uang
Berita Terkait
Sedulur Mirza deklarasi dukung Mirza-Jihan dan Eva-Dedi
Minggu, 15 September 2024 20:06 Wib
KPU Bandarlampung minta tanggapan masyarakat terkait bakal paslon
Minggu, 15 September 2024 19:11 Wib
Festival ANTV RAME Guncang Bandarlampung dengan Artis Nasional
Sabtu, 14 September 2024 21:21 Wib
Bawaslu Bandarlampung perkuat kompetensi panwascam hadapi sengketa
Sabtu, 14 September 2024 17:05 Wib
Petugas Rutan Bandarlampung geledah hunian narapidana antisipasi benda terlarang
Jumat, 13 September 2024 15:47 Wib
Kejari Bandarlampung raih peringkat dua nasional pada penerimaan PNBP
Jumat, 13 September 2024 15:25 Wib
KAI Tanjungkarang angkut 18,6 ton barang periode Januari-Agustus 2024
Jumat, 13 September 2024 9:37 Wib
Bapeksi BRI RO Bandarlampung beri bantuan sosial ke masjid dan marbot
Kamis, 12 September 2024 22:35 Wib