Bandarlampung (ANTARA) - Kader Muda Partai Golkar Aliza Gunado menanggapi isu-isu yang dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintahan saat ini dan Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.
"Terkait isu penegakan hukum. Pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu calon presiden (capres) dengan memberikan nilai merah atas penegakan hukum akhir-akhir ini, sebaiknya ditanyakan dahulu isu kepada orang-orang di sekitarnya, baik di legislatif maupun eksekutif," kata Aliza dalam keterangan yang diterima, di Bandarlampung, Jumat.
Menurutnya, hal tersebut patut dipertanyakan apalagi cawapres yang bersangkutan adalah Menkopolhukam, terlebih Menkumham Ketua Komisi III DPR RI serta sejumlah legislatif satu partai dengannya sehingga memang baiknya dibicarakan dahulu soal penegakan hukum saat ini.
Kemudian, Aliza Gunado juga menepis isu politik di Pilpres 2024 terkait penguasa saat ini yang seperti masa Orde Baru.
“Sebenarnya yang perlu dipertanyakan maksud Orde Baru itu apa, dan ditujukan kepada siapa?” Kata dia.
Menurut Aliza, praktik yang lazim terjadi pada masa Orde Baru tidak terjadi di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kekuasaan yang tersentralisasi, kita tahu saat ini tidak ada kekuasaan yang hanya dimiliki oleh satu partai politik, namun gotong royong dari banyak partai, hal itu tercermin dalam kabinet pemerintahan Jokowi," kata dia.
Terbukti, lanjut dia, di kabinet banyak gabungan partai. Bahkan Presiden RI Jokowi dua periode, 2014 dan 2019, diusung koalisi beberapa partai, bahkan partai pengusung utamanya adalah PDI Perjuangan.
Baca juga: Anies: IKN bisa dikerjakan nanti, prioritas kesejahteraan guru
Kemudian, terkait isu mobilisasi ASN, mobilisasi pendamping PKH, mobilisasi lapas/rutan, mobilisasi perangkat desa, Aliza menjelaskan bahwa seluruh aparatur tersebut berada di bawah naungan kementerian yang notabene menteri-menterinya merupakan petugas partai politik tertentu.
“Jika ada indikasi mobilisasi, kemungkinan yang mampu melakukan hanyalah kementerian yang menaunginya,” ujar dia.
Ia juga mengatakan untuk isu politik mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) disampaikan oleh capres lainnya, bahwa saat pembahasan dan pengesahan Rapat Paripurna DPR RI Fraksi PKB juga ikut menandatanganinya.
“Sebaiknya capres tersebut diskusi atau berbicaralah terlebih dahulu kepada cawapresnya. Apakah mereka belum sempat ngobrol terkait IKN?," kata dia.
Terkait isu disintegrasi atau perpecahan, Aliza menyampaikan hal itu tidak lagi perlu diperdebatkan dengan bergabungnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI dalam kabinet pemerintahan Jokowi.
“Kita bisa lihat antara rival bekerjasama demi bangsanya dengan mengesampingkan ego masing-masing,” kata dia.
Aliza Gunado pun mengajak tim pemenangan capres-cawapres dan masyarakat untuk tidak saling memprovokasi dan terprovokasi demi terwujudnya pemilu damai.
“Stoplah memprovokasi dan bergenti terprovokasi. Mari kita sambut demokrasi ini dengan santuy, riang gembira,” kata dia.
Baca juga: Bawaslu Lampung fokus tiga hal dalam awasi kampanye peserta pemilu
