OJK catat transaksi bursa karbon capai Rp29,45 miliar

id OJK,bursa karbon

OJK catat transaksi bursa karbon capai Rp29,45 miliar

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi. ANTARA/M Haris SA

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai akumulasi dari transaksi bursa karbon telah mencapai Rp29,45 miliar sejak diluncurkan pada 26 September 2023.

"Terkait perdagangan karbon, sejak diluncurkan pada 26 September 2023, akumulasi nilai transaksi sebesar Rp29,45 miliar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan jumlah pengguna jasa yang telah mendapatkan izin mencapai 24 pengguna, dengan total volume 464.843 ton setara karbon dioksida (CO2e).

Jumlah tersebut bertambah dari catatan Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Bulan September 2023 pada 9 Oktober lalu, yang mana jumlah pelaku perdagangan karbon sebanyak 16 pelaku dengan volume unit karbon yang diperdagangkan mencapai 459.953 ton CO2e.

Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon secara resmi telah diluncurkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (26/9/2023) oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan peluncuran bursa karbon merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk melawan krisis iklim.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa hasil dari perdagangan tersebut akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon, karena Indonesia memiliki potensi besar dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

Sementara itu, Direktur Utama BEI Iman Rachman, selaku penyelenggara bursa karbon, menjelaskan IDXCarbon menyediakan sistem perdagangan yang transparan, teratur, wajar, dan efisien sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

IDXCarbon terhubung dengan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga mempermudah administrasi perpindahan unit karbon dan menghindari double counting.

Saat ini, terdapat empat mekanisme perdagangan IDXCarbon, yskni Auction, Regular Trading, Negotiated Trading, dan Marketplace.