Lampung Tengah (ANTARA) - PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Tata Niaga Pupuk Bersubsidi di Hotel BBC, Lampung Tengah, Kamis (27/7).
FGD ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mendukung swasembada pangan nasional.Hadir dalam FGD ini, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ali Jamil, Ketua Komisi IV, Sudin, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Gusrizal, Direktur Utama Pusri, Tri Wahyudi Saleh, PPL, petani, distributor, pengecer dan kios di Lampung Tengah.
Direktur Utama PT Pusri Palembang, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pihaknya mendukung program transformasi bisnis yang saat ini sedang digaungkan di lingkungan BUMN.
Menurut dia, Pusri juga terus berperan aktif dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan, terutama terkait distribusi dan penyaluran pupuk.
"Alhamdulillah kami dapat kembali melaksanakan kegiatan FGD seperti ini, dengan salah satu tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan edukasi serta pemahaman dari penyuluh pertanian dan petani terkait tata niaga pupuk bersubsidi," katanya.
Dikatakanya, Pusri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan pupuk Urea dan NPK bersubsidi di beberapa wilayah yang sudah ditetapkan pemerintah.
Dalam mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, Pusri berupaya meningkatkan pengawasan salah satunya dengan berkoordinasi dengan pihak terkait serta memastikan bahwa petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Program pupuk bersubsidi ini sudah lama. Dan pasti ada yang namanya kebocoran dan lainnya. Karena itu, dalam FGD ini kita diskusi untuk mencari solusi mengatasi masalah kebocoran ini," ucapnya.
Kemudian, lanjut Tri, pihaknya juga mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui digitalisasi dan distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran.
Dimana, diketahui berdasarkan Permentam Nomor 10 tahun 2022 kelompok tani yang menerima pupuk bersubsidi harus terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN) dan menggarap lahan maksimal dua hektar.
"Tentu kita dukung. Tujuanya tentu untuk menjadikan sektor pertanian lebih inovatif dan adaptif terutama dengan perubahan zaman serta kemajuan teknologi," paparnya.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan RI, Ali Jamil menjelaskan, dalam Permentan Nomor 10 tahun 2022 tersebut, jenis pupuk yang disubsidi adalah Urea dan NPK.
Sedangkan komoditas yang difokuskan menerima pupuk bersubsidi ada sembilan yaitu padi, jagung, kakao, kopi, tebu, kedelai, bawang putih, bawang merah dan cabai.
"Nah dalam Permentan ini juga pola pendistribusian pupuk bersubsidi juga berubah. Sekarang pupuk itu dari Kementan akan distribusikan ke masing-masing gubernur dan setelah itu baru ke bupati atau wali kota. Kalau dulu kan dihimpun dari bawah," jelasnya.
Wakil Kepala Satgas Pangan RI, Brigjen Pol Hefli Assegaf menuturkan, target Satgas Pangan dalam penyaluran pupuk subsidi ini tepat sasaran. Sehingga produktivitas petani akan meningkat dan perekonomian masyarakat meningkat.
"Pengawasan kita lakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan distribusi. Karena kebanyakan penyimpangan itu dari RDKK, misal ada data fiktif dan lainnya," paparnya.
Sementara itu, Dirut Pemasaran Pupuk Indonesia, Gusrizal menjelaskan, stok pupuk di PT Pupuk Indonesia memenuhi kebutuhan pupuk di kabupaten dan kota di Indonesia.
Ia mendukung upaya pemerintah dalam menambah pagu anggaran untuk pupuk subsidi. Pasalnya, anggaran 25 T dari Kementan hanya cukup untuk 6,7 juta ton, sedangkan kebutuhan pupuk subsidi di Indonesia 7,9 juta ton.
"Karena itu kita dukung. Karena ini bagus untuk petani, karena semua terjangkau. Stok pupuk kita juga cukup untuk memenuhi kebutuhan itu," terangnya.
Selain FGD ini, juga dilaksanakan peresmian Kampung Singkong yang berlokasi di Desa Sriwijaya Mataram Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan salah satu bentuk kepedulian Pupuk Indonesia Group kepada petani singkong.
Dirut PT Pusri Palembang Tri Wahyudi mengatakan, melalui Kampung Singkong ini akan dilaksanakan pengembangan komunitas bagi petani singkong.
“Kami juga menyediakan mobil uji tanah dan konsultasi pertanian gratis melalui agronomis yang handal. Serta telah terbukti juga bahwa produk kami, yaitu NPK Singkong dapat meningkatkan produktivitas hasil singkong mencapai 70-80 ton/ha diatas rata-rata," paparnya.
Ia menambahkan, komitmen Pusri dalam menjaga ketahanan pangan nasional, yaitu dengan senantiasa menciptakan produk-produk inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan petani.
"Beberapa produk unggulan dan hasil dari tim riset Pusri diantaranya NPK Singkong, NPK Kopi, Bioripah dan Nutremag," tambahnya.
