Bandarlampung (ANTARA) - Sekda Kabupaten Pesisir Barat Lingga Kusuma, didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, menghadiri acara rapat evaluasi penanganan vaksin di kabupaten dan kota se Provinsi Lampung di Bandarlampung.
Rapat tersebut dihadiri juga oleh Kapolda Lampung, Irjen.Pol. Hendro Sugiatno, beserta seluruh Bupati/WaliKota se-Prov Lampung, Sekda Kab/Kota se-Prov Lampung Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota se-Prov Lampung.
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak Bupati/Walikota, Forkopimda dan lintas sektor lainnya mengejar target vaksinasi COVID-19 hingga batas waktu akhir Desember 2021. Hal itu untuk mempercepat terciptanya herd immunity (kekebalan kelompok) bagi seluruh masyarakat.
Gubernur Arinal Djunaidi mengatakan untuk mencapai target tersebut diperlukan kerjasama yang baik antar lintas sektor dalam percepatan vaksinasi di Provinsi Lampung.
“Perlu kerja ekstra semua fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah dan swasta termasuk gerai-gerai vaksinasi yang dibangun oleh lintas sektor,” ujarnya.
Arinal Djunaidi juga menyebut akan berkoordinasi dengan pusat untuk menambah suplai vaksin ke Lampung. Namun ia meminta jumlah dosis yang ada di kabupaten/kota dihabiskan terlebih dahulu.
“Perlu dilakukan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat terkait vaksinasi agar dapat disampaikan oleh media massa secara baik dan massif sehingga masyarakat paham akan pentingnya herd imunnity,” katanya.
Menurut Gubernur, kerjasama lintas sektor dalam melaksanakan vaksinasi di lapangan juga harus berjalan sinergi dan bahu membahu.
“Termasuk mobilisasi tim vaksinasi di wilayah Lampung agar bisa dilaksanakan untuk mengejar sasaran di wilayah sulit seperti daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan,” ujarnya.
Gubernur mendorong penambahan tim vaksinasi di Lampung dengan melibatkan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
“Serta mengoptimalkan tim vaksinasi lintas sektor yang sudah berjalan seperti TNI, Polri, KKP, Poltekes, PMI dan lainnya,” katanya.
