Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandarlampung bakal menindak tegas pengusaha ritel yang melanggar protokol kesehatan selama melaksanakan kegiatan jual beli.
"Kami telah berkoordinasi dengan Wali Kota Bandarlampung dan pengusaha ritel di kota Bandarlampung untuk saling bekerja sama mengurangi mata rantai persebaran COVID-19," ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Bandarlampung, Rabu.
Ia menjelaskan kesepakatan bersama telah dibentuk antara Pemerintah Provinsi, Kota dan pengusaha untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Kita sudah meminta agar swalayan tidak menimbulkan kerumunan, tetap menaati maklumat Kapolri dan protokol kesehatan, bila tidak melaksanakan sanksi tegas seperti penutupan akan dilakukan," ujarnya.
Menurutnya, untuk memutus mata rantai persebaran COVID-19 harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
"Swalayan tetap buka sebab perekonomian di tengah masyarakat tidak bisa berhenti, namun satu hal yang harus taat dilakukan, yaitu jangan sampai menimbulkan kerumunan, bila tidak sanksi tegas akan diberikan," katanya.
Hal serupa juga dikatakan oleh Wali Kota Bandarlampung Herman HN.
"Semua harus dilakukan bersama, saya sudah mengingatkan secara langsung ke masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, sebab sektor perekonomian tidak bisa berhenti untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun protokol kesehatan harus tetap dilakukan," ucapnya.
Menurutnya, pelaksanaan tindakan tegas bagi pelaku usaha ritel yang tidak menerapkan protokol kesehatan dan maklumat Kapolri serta pengawasan ketat operasional usaha ritel akan terus dilakukan hingga pandemi COVID-19 usai.
Pemprov Lampung akan tindak tegas usaha ritel pelanggar protokol kesehatan
Gubernur Lampung beserta Wali Kota Bandarlampung dalam kegiatan diskusi bersama pengusaha ritel modern. (ANTARA/HO)
