Lampung Timur (ANTARA) - Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2025-2030 yang baru dilantik Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi siap menjalankan program kerja dan memberikan perubahan positif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.
Bupati Ela Siti Nuryamah dalam pernyataan yang diterima di Lampung Timur, Kamis, mengungkapkan rencana untuk menyambangi 24 kecamatan yang ada di Lampung Timur. untuk menyosialisasikan program kerja pemerintahan.
Ela menjelaskan kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat, serta memastikan setiap kecamatan mendapatkan perhatian yang layak.
"Kami ingin memastikan bahwa program kerja yang kami rencanakan dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di setiap wilayah," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Oleh karena itu, kunjungan tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan warga, serta mempercepat implementasi kebijakan yang pro-rakyat.
Sebelumnya, selama masa kampanye, Bupati Ela Siti Nuryamah telah menyampaikan sejumlah janji politik yang akan menjadi fokus utama dalam kepemimpinan di Kabupaten Lampung Timur.
Beberapa isu krusial yang diangkat meliputi perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan sektor pertanian, serta penanganan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ela menegaskan bahwa semua program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak akan terlupakan dan akan menjadi prioritas selama masa jabatannya.
"Kami berkomitmen untuk mewujudkan janji-janji ini dengan segera, karena semua ini adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat Lampung Timur," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan holistik dan terintegrasi akan diterapkan untuk memastikan keberhasilan setiap program yang telah direncanakan. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, seluruh janji politik tersebut dapat terealisasi secara maksimal dan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah.
Salah satu komitmen tersebut adalah untuk memastikan penerapan BPJS Kesehatan secara efektif dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan silaturahmi dengan kepala desa untuk memperbarui data masyarakat yang kurang mampu.
Ela menekankan pentingnya memilah program kesehatan yang harus didahulukan, agar pelayanan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
"Dengan pembaruan data yang akurat, kami akan memastikan program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal," ujarnya.
Kemudian, Ela juga berencana mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk sektor kesehatan. Namun, formula pengalokasian tersebut baru akan ditentukan setelah pelantikan.
Menurut dia, penguatan BPJS Kesehatan adalah bagian dari semangat gotong royong dan tolong-menolong, yang merupakan bagian integral dari upaya mitigasi serta pelayanan kesehatan masyarakat.
"Program kesehatan ini sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa setiap warga, terutama yang kurang mampu, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak," tambahnya.
Meski demikian, Ela menyadari bahwa masih banyak penerima BPJS di Lampung Timur yang belum sesuai dengan sasaran. Untuk itu, Pemda akan kembali melakukan seleksi, memastikan hanya mereka yang memenuhi kriteria yang dapat menikmati manfaat program tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami akan memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat," ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Ela mengakui bahwa hal ini berdampak pada alokasi dana untuk infrastruktur di daerah. Banyak anggaran yang hilang akibat kebijakan efisiensi tersebut, tetapi semangat untuk membangun Lampung Timur tetap tinggi.
Ela menegaskan bahwa meski ada pengurangan anggaran, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi akan tetap menjadi prioritas.
"Kami akan reformulasi anggaran ini dalam APBD perubahan agar dapat terus mendukung pembangunan daerah," tuturnya.
Ela juga menambahkan bahwa anggaran yang tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti untuk seremoni, alat tulis kantor, dan belanja operasional lainnya, akan dievaluasi dan dialihkan pada kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa pola yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan selalu mengikuti kebijakan pemerintah pusat, dengan tujuan agar setiap anggaran yang ada bisa digunakan secara optimal untuk kemajuan daerah.
Sementara itu, Kabupaten Lampung Timur saat ini dikenal sebagai salah satu pengirim terbesar Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Lampung, dengan dominasi pekerja perempuan. Namun, keberadaan mereka di luar negeri tidak selalu berjalan mulus.
Berbagai persoalan sering kali mengiringi perjalanan hidup para pekerja migran ini, terutama masalah administratif seperti ketidakjelasan kontrak kerja yang berujung pada dampak hukum ketika mereka mengalami permasalahan di luar negeri.
Salah satu persoalan yang sering muncul adalah tidak ada perpanjangan kontrak secara resmi oleh PMI itu sendiri yang berpotensi mempersulit proses pemulangan ketika pekerja migran menghadapi masalah.
Fenomena kematian pekerja migran asal Lampung Timur juga menjadi perhatian serius. Tidak sedikit pekerja migran asal kabupaten ini yang meninggal dunia di tempat kerjanya, seperti di Taiwan, Malaysia, dan Hongkong.
Beberapa di antaranya bahkan meninggal setelah kontrak kerja mereka selesai, namun tidak diperpanjang secara formal. Hal ini semakin memperumit proses pemulangan jenazah ke tanah air, dan tentunya menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.
Ela mengungkapkan keprihatinannya terkait masalah-masalah yang sering menimpa para pekerja migran asal daerahnya. Ia menjelaskan bahwa pihaknya, bersama dinas terkait, berkomitmen untuk merumuskan langkah-langkah konkret guna meminimalisir permasalahan yang ada.
Salah satu langkah yang dianggap penting adalah memberikan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) kepada calon pekerja migran, agar mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan di luar negeri.
Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja asal Lampung Timur, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan terlindungi.
Namun, upaya tersebut tidak berhenti pada pemberdayaan calon pekerja migran, karena Ela juga memiliki rencana jangka panjang untuk para mantan pekerja migran.
Ke depannya, ia berencana untuk merancang program pembekalan SDM yang khusus ditujukan bagi mereka yang telah pulang dari bekerja di luar negeri. Program ini bertujuan untuk memberikan keterampilan tambahan agar mereka bisa mengembangkan potensi diri, serta memiliki usaha yang mandiri dan berkembang.
"Harapan Bupati Lampung Timur, para pekerja migran yang pulang ke kampung halaman setelah menyelesaikan kontrak kerja tidak hanya menjadi konsumtif, tetapi mampu mengembangkan usaha dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah," ujarnya.
"Kami ingin mereka bisa mandiri dan mengelola uang yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri dengan bijak," tambahnya.
Dengan berbagai program pemberdayaan dan pembekalan ini, diharapkan Kabupaten Lampung Timur tidak hanya mencetak pekerja migran yang terampil, tetapi juga warga yang dapat berdaya saing di pasar domestik.
Selain itu, inisiatif ini juga dapat mengurangi ketergantungan para pekerja migran terhadap sistem kerja yang tidak jelas dan berisiko, serta meminimalisir angka masalah yang kerap terjadi di luar negeri.
Kemudian, Ela menyebutkan bahwa pelayanan publik seperti pembuatan identitas kependudukan, termasuk Kartu Keluarga (KK), KTP, dan Akta Kelahiran, harus dilakukan dengan efisien dan tanpa hambatan.
Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut sangat penting untuk kelancaran administrasi masyarakat, baik untuk keperluan pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan. Oleh karena itu, setiap proses yang berhubungan dengan administrasi kependudukan harus dipermudah dan dipercepat.
Selain itu, Ela juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta agar puskesmas dan rumah sakit di Lampung Timur selalu siap melayani kebutuhan kesehatan warga, terutama dalam situasi darurat.
“Kami berharap pelayanan kesehatan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil,” ujarnya.
Sebagai bagian dari evaluasi, Bupati meminta setiap kepala dinas terkait untuk melakukan monitoring secara rutin terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Ia juga mengingatkan agar setiap petugas pelayanan publik memiliki sikap yang baik dan tidak membeda-bedakan warga.
“Kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kami. Semua petugas harus melayani dengan hati, tanpa ada keluhan atau hambatan,” lanjut Ela.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap dengan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik ini, masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah daerah.
Ela juga menegaskan bahwa setiap inovasi dalam pelayanan publik akan terus diupayakan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
