Salah satu komitmen tersebut adalah untuk memastikan penerapan BPJS Kesehatan secara efektif dan tepat sasaran. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan silaturahmi dengan kepala desa untuk memperbarui data masyarakat yang kurang mampu.
Ela menekankan pentingnya memilah program kesehatan yang harus didahulukan, agar pelayanan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
"Dengan pembaruan data yang akurat, kami akan memastikan program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal," ujarnya.
Kemudian, Ela juga berencana mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk sektor kesehatan. Namun, formula pengalokasian tersebut baru akan ditentukan setelah pelantikan.
Menurut dia, penguatan BPJS Kesehatan adalah bagian dari semangat gotong royong dan tolong-menolong, yang merupakan bagian integral dari upaya mitigasi serta pelayanan kesehatan masyarakat.
"Program kesehatan ini sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa setiap warga, terutama yang kurang mampu, dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak," tambahnya.
Meski demikian, Ela menyadari bahwa masih banyak penerima BPJS di Lampung Timur yang belum sesuai dengan sasaran. Untuk itu, Pemda akan kembali melakukan seleksi, memastikan hanya mereka yang memenuhi kriteria yang dapat menikmati manfaat program tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami akan memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan tidak ada yang terlewat," ujarnya.
Terkait efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Ela mengakui bahwa hal ini berdampak pada alokasi dana untuk infrastruktur di daerah. Banyak anggaran yang hilang akibat kebijakan efisiensi tersebut, tetapi semangat untuk membangun Lampung Timur tetap tinggi.
Ela menegaskan bahwa meski ada pengurangan anggaran, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi akan tetap menjadi prioritas.
"Kami akan reformulasi anggaran ini dalam APBD perubahan agar dapat terus mendukung pembangunan daerah," tuturnya.
Ela juga menambahkan bahwa anggaran yang tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti untuk seremoni, alat tulis kantor, dan belanja operasional lainnya, akan dievaluasi dan dialihkan pada kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa pola yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan selalu mengikuti kebijakan pemerintah pusat, dengan tujuan agar setiap anggaran yang ada bisa digunakan secara optimal untuk kemajuan daerah.
