Perkara Aiman Witjaksono soal oknum Polri tak netral naik ke penyidikan

id Polda Metro Jaya,Aiman Witjaksono,Penyebaran berita palsu,Oknum polisi tidak netral,Kasus Aiman

Perkara Aiman Witjaksono soal oknum Polri tak netral naik ke penyidikan

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (5/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar

Dari hasil fakta penyelidikan, forum gelar sepakat untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan peristiwa pidana yang juga terjadi, kata Dirreskrimsus

Jakarta (ANTARA) -

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menaikkan status perkara terkait dugaan oknum Polri tidak netral yang disebut Aiman Witjaksono dari penyelidikan ke penyidikan.
"Dari hasil fakta penyelidikan, forum gelar sepakat untuk meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan peristiwa pidana yang juga terjadi, " kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat.
Ade Safri menjelaskan bahwa Aiman kini diselidiki dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 1946 terkait dengan pemberitaan bohong atau hoaks.
Menurut Ade Safri, penyidik tidak menemukan adanya tindak pidana dalam Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45a Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
"Tidak ditemukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud pasal UU ITE," jawab Ade.

Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut juga telah mengagendakan pemanggilan enam pelapor dan juga Aiman. Namun, dia belum menjelaskan kapan pastinya pemanggilan itu.

"Kami telah agendakan pemeriksaan terhadap semua saksi yang telah dilakukan klarifikasi, nanti kami update ya kapan pastinya" ucap Ade Safri.

Sementara itu, Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ronny Talapessy menyatakan timnya akan mempelajari terkait penyidikan polisi.

"Kami akan mempelajari nanti," jelas Ronny.

Aiman sendiri dilaporkan oleh enam pelapor sekaligus pada Senin (13/11/2023) dengan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik, yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.