Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengklaim tidak ada intimidasi terhadap pegiat media sosial (medsos) TikTokers Bima Yudho Saputro yang memberikan kritik atas kerusakan infrastruktur di daerahnya.
"Bila ada masukan atas kinerja tentu diterima, dan menjadi bahan perbaikan. Begitupun mengenai apa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu ini," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, di Bandarlampung, Senin.
Ia mengklaim untuk pemberitaan mengenai kedatangan bupati dan beberapa pihak ke rumah keluarga pegiat sosial merupakan bentuk sapaan.
"Kemarin saat Wakil Bupati Lampung Timur meneruskan sambungan telepon ke keluarga konteksnya menyapa tidak ada intimidasi," katanya.
Dia melanjutkan kegiatan silaturahmi perangkat pemerintah kepada keluarga merupakan hal yang wajar, dan hanya tindakan memastikan bahwa pegiat media sosial itu merupakan warga Lampung.
"Aspirasi masyarakat perlu kita terima, tidak ada konteks macam-macam. Dan pelaporan ke pihak berwajib tidak berkaitan dengan pemerintah provinsi," katanya pula.
Tanggapan atas kontroversi yang melibatkan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan pegiat media sosial Bima Yudho Saputro mengenai kritik atas kerusakan sejumlah jalan, sistem pendidikan, dan sejumlah hal lain di Lampung dikatakan oleh Gubernur secara langsung.
"Ya persoalan itu hanya asumsi, saya tidak mau berkomentar lebih lanjut. Bila ada yang ingin memberikan aspirasi silzkan namun harus disertai bukti," kata Arinal.
Sebelumnya, di media sosial ramai beredar mengenai sejumlah konten dari salah seorang pegiat media sosial asal Lampung yang menyuarakan aspirasinya melalui kritik atas sejumlah persoalan di daerahnya, salah satunya mengenai infrastruktur yang belum terbangun secara maksimal dalam menunjang kenyamanan masyarakat.
Baca juga: TikTokers diadukan ke polisi dinilai melanggar kebebasan berpendapat
Baca juga: Keluarga Bima siap hadapi konsekuensi dari viralnya konten
