Bandarlampung (ANTARA) - Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menghadiri acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
Tema musrenbang ini adalah “Penguatan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Publik”.
Musrenbang dibuka Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Saiful Darmawan, Kamis (24/3).
“Musrenbang Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dengan tujuan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan program prioritas pembangunan tahun anggaran 2023, serta untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen di antara pelaku pembangunan atas prioritas program,” kata Parosil Mabsus, di Lampung Barat, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat merupakan kelanjutan dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan dimulai dari Musrenbang Pekon pada bulan Januari 2022, Konsultasi Publik tanggal 2 Maret 2022.
Menurutnya, Musrenbang RKPD Tahun 2023 mengangkat tema yakni “Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Publik” dengan 5 prioritas pembangunan daerah, yaitu peningkatan sektor-sektor ekonomi potensial, peningkatan pembangunan sumber daya manusia, memantapkan kualitas infrastruktur publik yang berwawasan lingkungan serta mitigasi bencana.
Selanjutnya meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sektor pariwisata serta peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik, dan stabilitas kamtibmas.
“Dalam rangka implementasi e-Musrenbang (proses perencanaan) dengan penganggaran (e-Budgeting), maka Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan proses tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disupervisi oleh Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI mulai input data usulan musrenbang kecamatan sebanyak 1.636 usulan,” katanya pula.
Parosil mengatakan, jumlah usulan kecamatan terbanyak ditujukan untuk urusan Pekerjaan Umum yaitu 789 usulan, 316 urusan Pendidikan, 135 urusan Perkebunan dan Peternakan, 89 urusan Lingkungan Hidup, 88 urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, 84 urusan Kesehatan, 53 urusan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, 26 urusan Sekretariat Daerah, 19 urusan Perikanan, 17 urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 7 urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 4 urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3 urusan Sosial, 2 Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2 urusan Satuan Pol PP, 1 urusan Perpustakaan serta 1 urusan Ketahanan Pangan.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung Saiful Darmawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat merupakan rangkaian serta tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang berjenjang mulai dari musrenbang desa/kampung/pekon hingga musrenbang provinsi dan nasional.
Hal itu juga sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjamin partisipasi dan keterlibatan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan.
“Dalam agenda musrenbang kabupaten ini, juga merupakan momentum kebangkitan penyelenggaraan pembangunan daerah setelah mengalami perlambatan akibat tantangan pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Hal ini juga merupakan buah hasil kerja keras seluruh masyarakat Lampung, sehingga tantangan pandemi COVID-19 tersebut dapat dikendalikan dan dilalui dengan baik,” katanya lagi.
Daerah di Provinsi Lampung merupakan daerah yang dinilai pemerintah pusat sebagai salah satu daerah provinsi terbaik dalam menekan angka kasus pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19).
Ia menyampaikan apresiasinya atas capaian bupati dan jajarannya dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat yang telah meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kategori laporan keuangan pemerintah daerah di tingkat nasional.
“Saya menyampaikan apresiasi atas capaian Bupati dan jajaran dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional sebanyak 11 kali berturut-turut oleh Kementerian Keuangan RI serta penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi atas penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2021 oleh Ombudsman RI yang baru diserahkan bulan Februari pada tahun ini,” ujarnya pula.
