Lampung Timur (ANTARA) -
Dosen Pascasarjana Teknik Elektro Universitas Lampung (Unila) Khairudin, mengatakan kendaraan bermotor bertenaga listrik lebih baik ketimbang yang berbahan bakar minyak (BBM) karena ramah lingkungan.
"Kendaraan motor listrik tentu lebih efisien ketimbang motor yang mekanis karena tidak membuang polutan gas," kata Dosen Pascasarjana Teknik Elektro Universitas Lampung (Unila) Khairudin, S.T., M.Sc., Ph.D yang di sampaikan dalam Stadium General di Kampus UNU Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Senin.
Pembicara kuncinya lainnya, Rektor UNU Lampung Dr Nasir, Dosen Pascasarjana Teknik Elektro Unila Dr Lukmanul Hakim. Moderator Dr Fitri April Yanti.
Khairudin melanjutkan, namun demikian, pada kendaraan listrik tetap menghasilkan limbah pada sumber energinya yakni di industri pembangkit listrik dan pusat produksinya.
"Karena kondisi pembangkit listrik di dunia masih 10 persen memanfaatkan matahari, dominannya pembangkit listrik masih menggunakan batu bara," ujarnya.
Menurut pakar sistem bidang listrik ini, dari sisi keamanan, kendaraan motor bertenaga listrik lebih aman
"Dari segi keamanan tidak ada masalah, malah lebih fleksibel, mobil listrik akselerasinya juga lebih baik," jelasnya.
Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang berencana menggalakkan mobil listrik bagi masyarakat karena akan dapat mengurangi polusi udara.
Pemerintah melalui sinergi antarkementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sedang mengupayakan percepatan infrastruktur kendaraan bermotor listrik dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan energi kepada para masyarakat pengguna.
Kementerian ESDM telah menyusun kebijakan khususnya terkait infrastruktur pengisian kendaraan bermotor listrik ini, sehingga diharapkan para pelaku usaha dapat berpartisipasi melalui insentif yang diberikan.
"Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) awalnya dilakukan secara bertahap, namun akhirnya pemerintah ingin mempercepat program tersebut untuk mendukung sarana transpotasi di Indonesia," ungkap Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar, dalam informasi tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (4/10).
Lebih lanjut Wanhar menyampaikan, Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Dalam peraturan tersebut dibahas mengenai Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan juga Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) untuk kendaraan bermotor listrik yang melingkupi charging station atau alat charge private seperti pada ruang pamer, perusahaan swasta dan juga di rumah tangga.
Talkshow bertema Kebijakan Infrastruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik dilakukan dalam rangka mengenalkan program kendaraan bermotor listrik dan juga membahas mengenai pentingnya infrastuktur pengisiaan kendaraan listrik yang memadai untuk mendukung program kendaraan bermotor listrik di Indonesia.
Wanhar menyampaikan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), di tahun 2025 pemerintah menargetkan 2.200 unit mobil listrik, dan 2,13 juta unit motor listrik diproduksi. Jumlah ini meningkat menjadi 4,2 juta unit mobil listrik dan 13,3 juta unit motor listrik di tahun 2050. Dalam RUEN tersebut, stasiun pengisian kendaraan bermotor listrik (charging station) juga ditargetkan mencapai 1.000 unit di tahun 2025 dan 10.000 unit di tahun 2050.
"Pemerintah memiliki peta jalan bersama PT PLN (Persero) yaitu memenuhi target 180 charging station pada tahun 2020 yang tersebar di Indonesia, baik berupa SPKLU maupun SPBKLU. Dan pada tahun 2025, pemerintah merencanakan adanya 2.465 charging station," Wanhar menjelaskan. Ia juga menyampaikan bahwa ada sedikit penyesuaian target karena adanya pandemi Covid-19. Hingga saat ini sudah ada 62 unit charging station baik milik PLN, BPPT, Pertamina maupun swasta.
Terakhir, Wanhar menyampaikan bahwa kendaraan bermotor listrik adalah kendaraan yang ramah lingkungan. "Mari kita beralih ke kendaraan bermotor listrik, kualitas udara kita bisa lebih bersih, dari sisi biaya lebih murah, dan selanjutnya untuk kendaraan roda empat sejalan dengan kesiapan infrastruktur yang kita bangun," kata Wanhar.
