28 dokter masih tetap siaga layani korban demo anarkis Wamena

id Dokter, korban demo, wamena

28 dokter masih tetap siaga layani korban demo anarkis Wamena

Suasana operasi yang dilakukan oleh tim dokter bedah di RSUD Wamena (ANTARA News Papua/HO/Paminto Widodo)

Jayapura (ANTARA) - Sebanyak 28 dokter di Dinas Kesehatan Kabupaten Wamena, Papua masih siaga untuk melayani korban demo anarkis di daerah itu yang berujung kerusuhan pada Senin (23/9).

"Untuk dokter spesialis itu masih ada sekitar 13 dokter spesialis yang masih siaga dan bertahan untuk melayani korban demo, jadi untuk dokter spesialis itu sudah cukup," kata Koordinator Tim Gabungan Kesehatan Dinas Kesehatan dan TNI/Polri di Wamena, Paminto Widodo, ketika dihubungi melalui telepon selulernya dari Jayapura, Selasa.

Para dokter itu terdiri atas 13 dokter spesialis dan 15 dokter umum.

Ia menjelaskan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sekitar 15 dokter masih siaga dan bertahan untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap warga korban demo rusuh Wamena.

Selain itu, kata dia, delapan dokter umum masih melayani kesehatan warga korban demo di RSUD Wamena.

Ia menyebut perawat yang bertugas melayani kesehatan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tercatat 17 orang.

"Kan ini kasus-kasus gawat darurat, kasus-kasus yang membutuhkan operasi karena trauma luka itu sudah menurun," ujarnya.

Ia mengatakan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Wamena masih cukup mampu melakukan pelayanan kesehatan walaupun jumlahnya belum memadai.

"Masih kekurangan karena ada tenaga kesehatan yang berupaya menyelamatkan keluarganya," ujarnya.

Ia mengatakan jumlah perawat hingga kini sekitar 20 orang masih melakukan pelayanan kesehatan terhadap warga korban demo Wamena di RSUD Wamena.

Hingga saat ini enam mobil ambulans masih siaga untuk melayani pengungsi korban demo rusuh Wamena.

Unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Wamena pada Senin (23/9) itu menyebabkan 33 orang meninggal dunia, baik pendatang maupun warga Papua.

Massa demo juga merusak dan membakar ratusan bangunan milik pemerintah maupun swasta di daerah tersebut.