Padang (ANTARA) - Wisata halal merupakan sebuah keuntungan bagi Sumatera Barat karena punya target pasar yang jelas dengan potensi mencapai 30 juta orang setahun.
"Bisa mengambil 5 persen saja dari potensi itu akan sangat luar biasa bagi Sumbar," kata narasumber dari Kementerian Pariwisata, Tazbir saat Bimbingan Teknis Sinkronisasi Promosi Pariwisata di Pasar Eropa di Padang, Senin.
Menurutnya wisata halal itu artinya bisa memberikan kenyamanan bagi wisatawan Muslim untuk bisa beribadah di tempat-tempat wisata atau pusat kuliner yang telah tersertifikasi.
Keunggulan wisata halal itu jelas bahwa makanan di hotel atau pusat kuliner itu higienis karena konsep halal itu juga menuntut kebersihan.
Kemudian tidak bercampur dengan makanan non-halal baik tempat penyimpanan maupun perlengkapan memasaknya. Sehingga tetap terjaga kehalalannya.
Tempat berwudhu dan bersuci termasuk toilet di destinasi itu bersih. Jika kotor dan jorok berarti belum bisa masuk dalam konsep halal.
Harga yang harus dibayarkan oleh wisatawan juga dipastikan sesuai dengan harga jasa atau barang karena dalam konsepnya dalam Islam harga modal dan harga jual itu harus wajar.
"Intinya semua yang terbaik yang bisa didapatkan wisatawan ada dalam konsep wisata halal. Ini kan sangat menguntungkan wisatawan, tinggal bagaimana menjualnya," kata Tazbir..
Karena itu ia bingung mengapa wisata halal itu malah jadi polemik di Sumbar bahkan dianggap sebagai sebuah kekurangan yang bisa merugikan pariwisata.
"Jangan terjebak dalam polemik yang tidak bermanfaat sementara negara lain sudah jauh di depan kita. Bahkan Jepang dan Korea sudah lebih terdepan dalam konsep wisata halal ini," katanya.
Sementara itu Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar Maulana Yusran menyebut banyak pihak terjebak dalam persepsi yang salah tentang wisata halal dengan mengidentifikasinya sebagai wisata syariah.
Padahal wisata halal itu memberikan akses kepada wisatawan muslim untuk menunaikan ibadah. Sementara untuk wisatawan non muslim, tidak dipaksa pula harus berlaku sesuai syariah Islam. Mereka tetap bisa mengkonsumsi makanan atau minuman sesuai keinginan mereka.
"Jadi wisata halal itu bukannya membatasi wisatawan non-muslim tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol di Sumbar. Mungkin tempatnya yang disesuaikan," katanya.
Ia berharap ke depan ada kesamaan persepsi antara semua pihak terkait wisata halal tersebut agar tidak terjebak pada persepsi yang sempit.
Wisata halal itu keunggulan, bukan kekurangan Sumbar
Tim Kementerian Pariwisata Tazbir bersama Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran dan Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Sumbar Hendri Agung Indrianto. (ANTARA SUMBAR/Miko Elfisha)
