"Hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tubaba masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan disamping usaha-usaha lain seperti perdagangan, peternakan dan UKM," kata Bupati Tubaba Umar Ahmad dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Fauzi Hasan di Panaragan, Rabu (14/3).
Ketika membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Tubaba tahun 2019, Bupati menjelaskan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maka Pemkab bertekad untuk memperbaiki sektor infrastruktur, penunjang perekonomian dan pelayanan publik.
Musrenbang yang mengambil tema "Pembangunan Yang Berkualitas Untuk Tulangbawang Barat Maju, Sejahtera Dan Berdaya Saing" tersebut dihadiri Sekda Herwan Sahri, seluruh kepala SKPD, unsur Forkopimda, dan tokoh masyarakat.
Bupati juga mengatakan cita-cita untuk maju, sejahtera dan berdaya saing adalah suatu kondisi yang menggambarkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya lingkungan di sekelilingnya, terutama sektor pertanian dan perkebunan yang sangat akrab dengan masyarakat.
"Untuk mencapai cita-cita maju tersebut, Pemkab Tubaba telah menyusun prioritas pembangunan satu tahun ke depan," katanya.
Prioritas pembangunan itu terdiri atas pembangunan infrastruktur yang berkualitas untuk pengembangan wilayah, di antaranya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan keberdayaan masyarakat dan mengembangkan perekonomian daerah untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur.
Umar menambahkan sasaran makro dari penyusunan RKPD 2019 ini adalah jalan beraspal kabupaten 40,51 persen, Indek Pembangunan Manusia (IPM) 66,07 persen, terwujudnya kawasan pendidikan terpadu, Angka Partisipasi Kasar (APK) 81,39 persen, angka harapan hidup 69,61 persen, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 5,65 persen, inflasi 3,5 persen sampai 4 persen, tingkat penganguran terbuka 7,5 persen, dan opini BPK atas LKPD adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan itu sendiri, bahkan lebih jauh lagi adanya dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan karena partisipasi berbagai pihak. Untuk itu, pembangunan haruslah menjadi milik bersama, harus ada rasa memiliki oleh semua pihak, sehingga keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan dapat terjaga," katanya.
Melalui forum Musrenbang Bupati juga mengajak bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan daerah yang tengah dihadapi, seperti kerusakan infrastruktur, rendahnya harga hasil pertanian dan perkebunan dan lain sebagainya.
"Mari kita memberi masukan-masukan konstruktif bagi pembangunan di tahun 2019 dengan memperhatikan kemampuan dan kewenangan yang kita miliki," tambah Umar Ahmad.
