Bandarlampung (ANTARA) - Program pengembangan kopi berkelanjutan yang didukung sejumlah institusi dan perusahaan serta pemda setempat telah diluncurkan di Lampung untuk mengatasi deforestasi, meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan petani kopi di Tanggamus dan Lampung Barat.
Peluncuran program pengembangan kopi berkelanjutan itu, sekaligus berupa dua proyek yang diinisiasi Rainforest Alliance (RA) dan Rikolto Indonesia, dengan dukungan sejumlah mitra perusahaan berlangsung di Bandarlampung, Selasa.
Dua program itu adalah:
1. Resolve: Addressing Deforestation & Livelihoods through Inclusive Coffee Supply Chains Project (Mengatasi Deforestasi dan Mata Pencaharian melalui Proyek Rantai Pasokan Kopi Inklusif);
2. Cultifave (Cultivating Sustainable Coffee for Better Farmer Livelihoods, Gender Equity and Youth Participation).
Direktur Rainforest Alliance (RA) Indonesia Putra Agung menyatakan tujuan program atau proyek itu adalah mengembangkan budi daya kopi berkelanjutan untuk Provinsi Lampung Lestari dan Sejahtera.
Dia memperkirakan produksi kopi di Indonesia akan menurun akibat perubahan iklim. Beberapa masalah yang saling terkait dan berkontribusi terhadap penurunan produksi kopi di Indonesia, termasuk perubahan pola cuaca dan perubahan iklim yang mengakibatkan hasil panen rendah dan berkualitas yang buruk.
Masalah lainnya adalah praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, kurangnya akses terhadap modal dan pembagian risiko yang tidak merata dalam rantai pasokan yang menempatkan petani pada posisi rentan untuk menanggung sebagian besar risiko.
Selain itu, kendala lain mencakup kiprah perempuan yang memainkan peran penting dalam produksi kopi tetapi menderita karena kurangnya akses terhadap input dan sumber daya, pendapatan, dan pengambilan keputusan, sehingga peran tersebut tidak optimal.
Resolve didukung oleh RVO, yaitu lembaga pemerintah yang merupakan bagian dari Kementerian Urusan Ekonomi Belanda. Melalui pendanaan dari Kementerian Luar Negeri Belanda, RVO mendukung pengusaha, LSM, lembaga pengetahuan, pembuat kebijakan dan organisasi.
RVO telah memberikan subsidi untuk projek Resolve. Proyek ini merupakan kemitraan yang dibentuk antara Rainforest Alliance (sebagai pihak utama) dengan Koninklijke Douwe Egberts BV (JDE Peets), ECOM Agroindustrial Corp, PT Asia Makmur, dan PT Indo Cafco.
Proyek ini dilaksanakan di dua kabupaten di Sumatera, yaitu Kabupaten Aceh Tengah (kopi Arabika), dan Kabupaten Tanggamus (kopi Robusta). Proyek ini turut didukung oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Proyek Resolve menggunakan pendekatan multifaset untuk mengurangi dan mengatasi risiko tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam rantai nilai. Proyek ini dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Tanggamus, bekerja sama dengan para petani kopi di kawasan hutan dan desa.
"Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, kami akan melakukan empat kegiatan utama, yaitu Manajemen Kolaboratif. Proses administrasi yang efektif, perjanjian manajemen, dan kegiatan penyiapan proyek menjadi dasar untuk koordinasi yang efektif, tidak hanya secara internal tetapi juga dengan para pemangku kepentingan yang relevan," kata Putra Agung.
Dia menyebutkan, para pemangku kepentingan itu, seperti pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Tanggamus), organisasi masyarakat sipil (Gapoktanhut Lestari Sejahtera, KSU Srikandi), dan Lembaga Penelitian.
Komunikasi dan kolaborasi rutin dengan para mitra dan pemangku kepentingan, katanya lagi, diperlukan untuk memastikan adanya pendekatan yang terpadu.
Atasi Deforestasi
Sedangkan upaya untuk mengatasi deforestasi, di antaranya dilakukan dengan pengumpulan geodata titik-titik GPS dari 3.000 petani untuk mempercepat izin Perhutanan Sosial dan persetujuan Surat Tanda Daftar untuk Budi Daya Perkebunan (STDB) serta memastikan kepatuhan terhadap persyaratan Indonesia dan European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR/Peraturan Produk Bebas Bebas Deforestasi Uni Eropa).
Kemudian, pemantauan hutan melalui kolaborasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan petani Perhutanan Sosial untuk melacak tren deforestasi, terutama di area yang digerakkan oleh kopi, dan mencegah perambahan lebih lanjut, katanya pula.
Selanjutnya, menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan pemukiman petani kopi di dalam kawasan hutan dan mempercepat persetujuan perhutanan sosial.
Program untuk meningkatkan mata pencaharian, kata dia lagi, telah diupayakan dengan penanaman kembali 25.000 tanaman kopi, kegiatan peremajaan dan pelatihan GAP untuk meningkatkan produksi kopi di 1.000 kebun kopi.
Selain itu, telah dilakukan pula reboisasi dan penanaman 10.000 pohon, serta pemantauan karbon untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta memberikan pelatihan khusus gender kepada 250 perempuan dan pemuda, dengan fokus pada diversifikasi pendapatan, usaha mikro, dan pengembangan kebun pangan keluarga.
Pihaknya juga mendorong adanya mekanisme uji tuntas. Menetapkan kebijakan mengenai deforestasi dan mengintegrasikan ke dalam proses perusahaan, mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko deforestasi dalam rantai pasokan; merancang dan menerapkan strategi untuk menanggapi deforestasi, termasuk rencana manajemen risiko.
Selanjutnya, memverifikasi uji kelayakan rantai pasokan melalui pemantauan, investigasi lapangan, dan konsultasi, serta membuat laporan tahunan dan laporan keberlanjutan untuk mengomunikasikan dampak perusahaan terhadap hutan.
Sedangkan Rikolto, menurut Program Manager Kakao dan Kopi Rikolto Indonesia Ade Budi Kurniawan, bersama dengan JDE, PT Asia Makmur, PT OFI, dan PT Antara Saudara juga menjalankan proyek Cultifave yang berfokus pada peningkatan pendapatan dan ketahanan petani kopi melalui praktik pertanian yang berkelanjutan, dengan penekanan pada pertanian kopi regeneratif, kesetaraan gender, dan ketelusuran rantai nilai.
Peluncuran dua proyek itu, ditandai dengan penandatanganan MoU proyek Resolve dengan Pemkab Tanggamus dan Pemerintah Provinsi Lampung, serta untuk proyek Cultifave dilakukan penandatanganan MoU dengan pemda terkait pula.
Hadir dalam peluncuran program tersebut Penjabat Gubernur Lampung Samsudin diwakili Asisten II Pemprov Lampung Dr Ir Mulyadi Irsan yang sekaligus sebagai Penjabat Bupati Tanggamus, didampingi para kepala dinas dan badan di Kabupaten Tanggamus, para kepala dinas terkait di Pemkab Lampung Barat, perwakilan petani termasuk petani muda, kepala pekon/desa, kalangan akademisi, dan para mitra perusahaan/eksportir kopi.
Penjabat Bupati Tanggamus yang juga Asisten II Pemprov Lampung Mulyadi Irsan menyatakan petani perlu melakukan perbaikan dari sisi budi daya.
Sedangkan pemerintah perlu memberikan dukungan sarana prasarana dan dukungan sumber daya lainnya tidak hanya bagi petani namun juga bagi dunia usaha, dan eksportir seperti Asia Makmur bersama dengan rantai pasok di bawahnya berusaha untuk mempererat kerja sama multipihak baik dengan pemerintah, pembeli seperti JDE, maupun dengan lembaga pendamping masyarakat untuk meningkatkan kapasitas petani dalam meningkatkan produksinya.
Dalam acara ini juga diserahkan bibit kopi dan tanaman penaung secara simbolis dari PT Asia Makmur dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung kepada perwakilan petani Kabupaten Tanggamus.
(Berita Kerja Sama)
