"Bencana banjir telah melanda beberapa lokasi di Provinsi Lampung, di antaranya Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto berdasarkan keterangannya di Bandarlampung, Selasa.
Ia mengatakan dengan adanya kejadian bencana alam tersebut, maka Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan bantuan berupa logistik, peralatan dan dana siap pakai dari BNPB sebagai bentuk respons penanganan bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.
Bantuan tersebut meliputi dana siap pakai sebesar Rp250 juta yang digunakan untuk operasional penanganan kedaruratan bencana.
Kemudian bantuan logistik dan peralatan seperti perahu karet, perahu mesin sebanyak dua unit, pompa alkon berjumlah empat unit, 200 paket sembako, 200 paket perlengkapan higienis dan 200 paket biskuit protein.
"Terima kasih atas dukungannya kepada pemerintah daerah dalam bentuk bantuan pendanaan dan logistik. Ini sangat bermanfaat, dan kami akan terus berkonsultasi dan melaporkan kondisi terkini di Provinsi Lampung," katanya.
Dia pun meminta 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesiapsiagaan, sehingga bila terjadi bencana dapat segera diatasi dengan cepat dan bisa mengurangi dampak yang terjadi akibat bencana tersebut.
"Kabupaten dan kota serta semua pihak terkait lakukan langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi curah hujan tinggi yang berpotensi mengakibatkan bencana banjir. Mengingat puncak musim hujan di Lampung diprediksi akan terjadi hingga Maret mendatang," ucap dia.
Menurut dia, sosialisasi dalam menjaga lingkungan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana akan terus disosialisasikan kepada masyarakat.
"Kita selalu berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait ketika terjadi bencana, sebab semua harus bertanggung jawab. Dan sosialisasi menjaga lingkungan di masyarakat itu penting dilakukan," ujarnya.
Ia pun mengimbau kepada pemerintah kabupaten dan kota agar menginformasikan status keadaan darurat dan kondisi wilayahnya, sekaligus menyiagakan seluruh sarana prasarana penanggulangan bencana.
"Kita antisipasi semua hal, diminta kepada pemerintah kabupaten dan kota agar bisa menertibkan pembangunan, karena semua bangunan harus ada izin mendirikan bangunan. Jangan ada rumah atau bangunan yang berdiri di bantaran sungai," tambahnya.
