Karutan: Hak-hak warga binaan akan diputus jika kedapatan simpan benda terlarang

Bandarlampung (ANTARA) - Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas I Bandarlampung, Iwan Setiawan menegaskan pihaknya tidak segan-segan melakukan register F (catatan pelanggaran) terhadap warga binaan yang kedapatan ditemulan benda terlarang seperti ponsel maupun berbagai jenis narkotika di kamar bloknya.

"Seandainya didapatkan barang-barang terlarang kita akan lakukan register F atau pemutusan hak bagi warga binaan," katanya usai melakukan razia diseluruh kamar blok warga binaan setempat, Senin.

Bagi warga binaan yang telah tercatat dalam register F, ia menegaskan akan menunda hak-hak warga binaan bagi yang telah mendapatkan remisi PB, atau pun CB.

"Barang yang kami temukan sejauh ini tidak berbahaya seperti korek, kartu, gesper, alat cukur, dan lainnya. Jadi kami baru lakukan pembinaan seperti biasa terhadap warga binaan yang kamarnya kedapatan benda-benda ini," kata dia.

Selain melakukan razia di seluruh blok, lanjut dia, pihaknya juga melakukan tes urine untuk memeriksa apakah ada warga binaan yang di belakang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Pemeriksaan tes urine sendiri dilakukan terhadap 30 warga binaan setiap blok yang dipilih secara acak oleh unsur TNI, Polri, dan awak media.

"Kita periksa secara acak. Bukan kami yang memilih tapi dari TNI, Polri, dan awak media. Ini sengaja kami lakukan agar tidak ada pandangan negatif bahwa kami kondisi kan," kata dia.

Danpos Koramil Jati Agung, Lampung Selatan, Peltu Lukman mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan kamar blok bersama unsur Polri dan pegawai setempat untuk memastikan apakah ada benda-benda terlarang di dalam kamar.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan tes urine terhadap warga binaan yang dipilih secara acak untuk memastikan terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam Rutan.

"Kami sudah lakukan pemeriksaan dan tes urine, kami bersyukur tidak ditemukan bahaya dan tes urine pun negatif. Ini harus dipertahankan untuk menjaga nama baik Rutan, karena jika ada pelanggaran maka warga binaannya yang akan rugi karena hak-haknya akan terputus," katanya.