Bandarlampung (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah daerah di Lampung dapat menghasilkan pendapatan dari transaksi perdagangan karbon.
"Pemda dapat menghasilkan uang dari perdagangan karbon," kata Pengawas Senior Deputi Direktur Pengawasan Keuangan Deviratif OJK, Murtaza, di Jakarta, Rabu.Ia menyebutkan bursa karbon merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk melawan krisis iklim.
Menurutnya, sudah ada perusahaan besar sektor perkebunan dan peternakan di Lampung, melakukan perdagangan bursa karbon pasar internasional.
Pihaknya sempat melihat proses di perusahaan tersebut seperti mengolah kotoran hewan ternak dibuat menjadi gas.
"Ada juga yang dijadikan energi listrik meski tak terlalu besar," ujarnya.
Perusahaan tersebut lanjutnya, telah melakukan perdagangan karbon sejak 2016.
"Pada tahun 2017 stok belum terjual, tahun 2018 dan 2019 stok juga belum terjual," jelas dia.
Namun demikian, lanjut dia, perusahaan tersebut melakukan perdagangan karbon di bursa luar negeri.
"Mereka (perusahaan tersebut) bisa menjual di perdagangan Bursa Karbon Indonesia, tetapi harus diregitrasi banyak proses," jelasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah di Lampung melakukan hal yang sama seperti di perusahaan tersebut agar mendapatkan pendapatan dari transaksi perdagangan karbon.
Salah satu caranya pemerintah daerah dapat memanfaatkan lahan kosong dijadikan lahan hijau agar bisa menghasilkan pendapatan dari transaksi bursa karbon.
Ia mencontohkan di Provinsi Jambi yang telah melakukan perdagangan bursa karbon
yang menghasilkan pendapatan mencapai sekitar Rp20 miliar lebih.
Sementara Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung mengatakan sedang mempersiapkan lokasi untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon di daerah ini.
"Mengenai lokasi untuk perdagangan karbon di Lampung kemarin masih dipersiapkan, beberapa lokasi kemarin sudah dipilih. Akan tetapi ini belum dapat dipastikan," kata Kepala Dishut Provinsi Lampung Yanyan Ruchyansyah, di Bandarlampung, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan untuk kesiapan lokasi bagi perdagangan karbon tersebut masih dalam tahapan pemilihan kesesuaian tempat, karena masih dalam tahap penilaian.
"Untuk pelaksanaan bursa karbon, kami terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat, sebab ini menjadi sesuatu yang baru dan masih melalui berbagai tahapan panjang yang harus dibuat," katanya.
Dia menjelaskan dalam upaya mendukung pelaksanaan bursa karbon, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memfasilitasi pemerintah provinsi untuk mengajukan beberapa lokasi yang dinilai cocok dengan kriteria perdagangan karbon.
"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengajukan beberapa lokasi yang cocok sesuai dengan kriteria, namun sampai saat ini belum ada penentuan yang pasti mengenai lokasi ini," ujarnya lagi.
Menurut dia, pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan perdagangan karbon dengan menyediakan lokasi yang ada di daerahnya. Sebab Lampung pun memiliki beberapa lokasi yang potensial untuk mendukung program tersebut
Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon secara resmi telah diluncurkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (26/9/2023) oleh Presiden Joko Widodo.
Presiden mengatakan peluncuran bursa karbon merupakan kontribusi nyata Indonesia untuk melawan krisis iklim.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa hasil dari perdagangan tersebut akan direinvestasikan pada upaya menjaga lingkungan khususnya pengurangan emisi karbon, karena Indonesia memiliki potensi besar dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.
