Lampung Barat ikuti penilaian PPD tahun 2023

Lampung Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mengikuti verifikasi dan wawancara penilaian tahap II penghargaan pembangunan daerah (PPD) tahun 2023, yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Provinsi Lampung, pada Selasa (7/2).

Perwakilan tim PPD Lampung Andriya Yunila Hastuti, mengatakan dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, serta bentuk motivasi serta apresiasi kepada pemerintah daerah (pemda), dalam perencanaan pembangunan, maka dari itu Bappenas menyelenggarakan PPD. 

Dalam kesempatan tersebut Andriya mengapresiasi Kabupaten Lampung Barat, sebab sejauh ini kabupaten ini selalu masuk nominasi. 

"Mudah-mudahan di tahun 2023 ini Kabupaten Lambar kembali meraih peringkat terbaik pertama," Kata Andriya Yunila Hastuti.

Ia menjelaskan Lampung Barat masuk lima besar, penilaian PPD. "Oleh karena itu kehadiran kami di Lambar pada hari ini untuk melakukan penilaian," kata dia.

Sementara, Penjabat Bupati Lampung Barat Nukman, mengatakan dirinya merasa bangga pasalnya tahun 2023 merupakan keenam kalinya kabupaten ini lolos pada tahap kedua penghargaan pembangunan daerah di tingkat Provinsi Lampung.

"Kami bersyukur dan berterima kasih atas prestasi yang telah diraih oleh Kabupaten Lambar selama ini, pada tahun 2018 lalu Lambar meraih peringkat terbaik kedua, 2019 peringkat terbaik pertama, 2020 peringkat terbaik kedua, 2021 peringkat terbaik pertama dan tahun 2022 kembali meraih peringkat terbaik kedua," kata Nukman.

Dirinya berharap, di tahun 2023 Kabupaten Lambar bisa kembali meraih peringkat terbaik pertama tingkat Provinsi Lampung.

"Besar harapan kami kepada tim penilai dari Provinsi Lampung agar pada tahun ini Kabupaten Lambar bisa meningkatkan prestasi pada PPD serta mewakili Provinsi Lampung ke tingkat nasional," Harap dia.

Sebab menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah motivasi bagi Pemkab Lambar, kedepannya dalam menyusun suatu proses perencanaan, dimana dengan adanya berbagai keterbatasan sumber daya manusia maupun alam serta keterbatasan anggaran. 

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan guna mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yakni, peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka inovasi yang diangkat pada PPD tahun ini adalah inovasi sekolah kopi.

"Sekolah kopi Lambar merupakan salah satu pendidikan vokasi atau tempat pelatihan kopi dan satu-satunya di Indonesia yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Ia berharap dampak dari adanya sekolah kopi adalah meningkatkan kemampuan petani dan pelaku usaha guna mendorong kenaikan produksi dan mutu kopi serta nilai tambah produk kopi di Lambar yang bermuara pada perbaikan kesejahteraan ekonomi rakyat.