Pemprov Lampung (ANTARA) - Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi di Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif.
"Salah satu upaya tersebut dengan membina Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemprov dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung bersama KPK," kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat menerima Tim Satgas Korsupga KPK di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin.
Menurutnya, kunci utama keberhasilan pencegahan korupsi dan pembenahan tata kelola di pemerintah daerah adalah komiten bersama seluruh pemangku kepentingan.
"Ini salah satu upaya pembinaan SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung," katanya.
Wagub menjelaskan Pemprov Lampung akan bersinergi dengan KPK terkait program indentifikasi awal pemberantasan korupsi terintegrasi.
Sehingga, setiap pengelolaan pemerintahan dalam berjalan sesuai aturan dan perundang–undangan yang berlaku.
"KPK juga membantu pencegahan deteksi dini dan memberikan berbagai dorongan dalam pengembangan segala lini sektor SKPD terkait yang dianggap strategis dalam pembangunan di Lampung," tambahnya.
Di sisi lain, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, mengatakan salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan menerapkan sistem e-planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPDa), dan e-budgeting atau transparansi anggaran.
Selain itu, membangun terdorongnya perizinan online, dan memberdayakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Provinsi Lampung.
Sedangkan, Kepala Satgas II Sumatera Korsupgah KPK, Adlinsyah Malik Nasution, mengatakan pertemuan dengan Wagub Bachtiar Basri untuk melaporkan kegiatan yang dilakukan bersama tim selama di Lampung.
"Provinsi Lampung memiliki rapor sangat baik. Tim Satgas Korsupgah sangat mengapresiasi jajaran Pemerintah Provinsi Lampung yang selama ini dinilai sangat kooperatif dalam mencipatakan sistem good and clean goverment (pemerintah yang baik dan bersih)," katanya.
Selain itu, Adlinsyah juga mendorong beberapa sektor strategis seperti pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perhubungan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.
"Intinya kami mendampingi agar proses tupoksi masing-masing SKPD berjalan sesuai aturan yang berlaku," kata dia.
Dari Tim Satgas Korsupgah tampak hadir Koordinator Wilayah Korsupgah KPK Dian Patria, Fungsional Korsupgah KPK Uding Juharudin, dan Admin Pencegahan KPK Rikhi Sulaeman
KPK Supervisi Pemprov Lampung untuk Deteksi Dini dan Cegah Penyimpangan
Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri saat menerima Tim Satgas Korsupga KPK di Ruang Kerja Wakil Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin. (Antara Lampung/HO)
Salah satu upaya tersebut dengan membina Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemprov dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung bersama KPK.
