Presiden Jokowi sampaikan realisasi serapan APBD semester I 2020, Lampung baru 32 persen

Presiden Joko Widodo berfoto bersama penerima bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Presiden kembali menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima, keliling, rumahan hingga pedagang asongan masing-masing sebesar Rp2,4 juta sebagai tambahan modal kerja di tengah kondisi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyampaikan realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester I 2020.

"Perlu saya ingatkan, uang Pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian, kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu sebagaimana dikutip dari laman www.setkab.go.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya kepada para gubernur mengenai percepatan penyerapan APBD 2020.
Baca juga: Kejar pemulihan, Presiden minta para gubernur dorong kegiatan ekonomi kuartal III

"Saya ulang lagi, ini tidak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota. Saya berikan contoh, misalnya realisasi APBD untuk provinsi, saya bacakan," tambah Presiden.

Presiden pun membacakan realisasi APBD masing-masing provinsi mulai dari yang penyerapan anggarannya paling tinggi.

1. DKI Jakarta 45 persen;
2. Nusa Tenggara Barat, 44 persen;
3. Sumatra Barat, 44 persen;
4. Gorontalo, 43 persen;
5. Kalimantan Selatan, 43 persen;
6. Bali, 39 persen;
7. Kalimantan Tengah, 38 persen;
8. Banten, 37 persen;
9. Kepulauan Riau, 35 persen;
10. Sulawesi Selatan, 34 persen;
11. Lampung, 32 persen;
12. Papua Barat, 32 persen;
13. Kalimantan Utara, 31 persen;
14. Bangka Belitung, 31 persen;
15. Kalimantan Timur, 31 persen;
16. Jawa Timur, 30 persen;
17. Sulawesi Utara, 29 persen;
18. Jambi, 28 persen;
19. Bengkulu, 27 persen;
20. Sulawesi Tengah, 27 persen;
21. DI. Yogyakarta, 27 persen;
22. Jawa Tengah, 27 persen;
23. Riau, 27 persen;
24. Sumatra Utara, 25 persen;
25. Jawa Barat, 24 persen;
26. Sulawesi Barat, 24 persen;
27. Aceh, 23 persen;
28. Kalimantan Barat, 22 persen;
29. Maluku, 21 persen;
30. Nusa Tenggara Timur, 21 persen;
31. Maluku Utara, 17 persen;
32. Papua, 17 persen;
33. Sulawesi Tenggara, 16 persen;
34. Sumatra Selatan, 16 persen.

"Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal karena yang pegawai itu rutin," tambah Presiden.

Presiden Jokowi pun menyebutkan provinsi-provinsi yang belanja modalnya masih rendah.

"Belanja modal coba kita lihat, Sumatra Selatan, hati-hati, masih 1,4 (persen), ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 (persen). Papua, 4,8 (persen). Maluku Utara, 10,3 (persen). NTT, 19,6 (persen) ini belanja modal. Kalimantan Barat, 5,5 persen, belanja modal. Aceh, 8,9 (persen), belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati," tambah Presiden.

Artinya dengan belanja modal yang rendah, birokrasi tidak ikut berperan dalam menjalankan roda perekonomian daerah.

"Birokrasi harus kita ajak, agar ada 'speed' di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri," tegas Presiden.