Aktivis 98 Lampung beri catatan strategi pengembangan BUMN racikan Erick Thohir

id aktivis 98 lampung, menteri bumn erick, erick thohir

Aktivis 98 Lampung beri catatan strategi pengembangan BUMN racikan Erick Thohir

Aktivis 1998 Lampung Muzzamil (Antara Lampung/HO)

Bandarlampung (ANTARA) - Aktivis 1998 Lampung Muzzamil memberikan catatan kaki soal ekspos rencana kerja, analisis dan evaluasi, serta program visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditarget kelar percepatan pemetaan masalahnya di enam bulan pertama masa kerja kabinet.

Gerak cepat Menteri BUMN Erick Thohir merekonsolidasi program kerja kementerian pengampu 142 perusahaan plat merah itu terkuak saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

Muzzamil dalam keterangannya yang diterima di Bandarlampung, Selasa, menyoroti strategi pengembangan korporat negara ala Erick, yakni reformasi birokrasi guna efisiensi dan rentang kendali, restrukturisasi utang, back to core busines, dan inisiasi bisnis food, energy, health security jadi sektor prioritas. 

"Buat Menteri Erick, saya usulkan agar dalam mem-break down keempat strategi jitu ini dilandasi kalkulasi khusus terhadap BUMN sektor super strategis agar tetap dipertahankan asetnya. Berkebalikan, saat yang sama, jangan ragu, terhadap BUMN yang condong repetitif terus merugi bahkan gulung tikar, jika tiada lagi upaya lain, segera diprivatisasi," kata dia.

Kepemilikan sandang status melekat BUMN sebagai unit bisnis dan sosial sekaligus, ujar dia, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mau tak mau BUMN super strategis tertentu juga butuh dibentengi perkuatan basis legal guna bisa efektif mengintervensi pasar lewat strategi monopoli.

"Parameter progresivitas akan bisa segera kita lihat dari notifikasi otentik langgam kerja BUMN ini. Misalnya dalam hal valuasi aset perusahaan, dalam menghela nafas strategi pembiayaan pembangunan nasional seperti skema PSN yang established sejauh ini, kapabilitas penetrasi pasar di tengah ketat bin suram volatilitas ekonomi global, atau portofolio aksi korporasi lainnya," ujarnya.

Terkait reformasi birokrasi, mantan Kasatgas Opini Publik Bravo-5 Lampung itu percaya, Erick sosok berani ambil risiko terburuk. 

"Adagium lama 'miskin struktur kaya fungsi' bakal dipertajam Erick, jadi miskin struktur kinerja terukur," kata Muzzamil beranalogi.

Sedang terkait restrukturisasi utang BUMN, Muzzamil menengarai sejumlah relaksasi masih bisa ditempuh. 

Ia menyebut, khusus poin ini, disamping strategi pengembangan sekaligus pula strategi penyehatan, strategi penyekatan, dan strategi pertahanan.

"Angka total hutang BUMN data unaudited per September 2018 sebesar Rp5.271 triliun, dengan neraca aset saat yang sama sebesar Rp7.718 triliun, bukan angka main-main. Tapi kesungguhan profesionalitas dan totalitas kinerja pemerintah menanggulanginya juga patut diacungi jempol," tandasnya pula.

Dari itu, Muzzamil menilai, langkah sesehat apapun guna mewujudkan BUMN yang kian ideal dan mampu go global layak didukung.

"Apapun langkahnya, mau itu lewat aksi galang kemitraan bisnis strategis, sinergi kolaboratif BUMN, transparansi tender, BUMN sister (billateral sister state-own enterprises) berorientasi hilirisasi, cost to profit center, non core assets selling, rekodifikasi respons BUMN atas disrupsi ekonomi ala Revolusi Industri 4.0, bahkan spin-off (pemisahan jadi perusahaan baru). Sejauh legal, taat asas dan bervisi pemajuan, kenapa tidak?" beber dia.

Mengutip pernyataan Presiden, kontribusi dana negara sebagai driving force ekonomi nasional hanya berkisar 14,5 persen, karena itu Muzzamil sependapat BUMN harus kian trengginas menempa diri, atau ditinggalkan zaman. "BUMN jadi banca'an, itu masa lalu. BUMN jadi motor ekonomi seperti harapan Erick, itu bukan halu. Biizdnillah, untuk Indonesia maju," pungkasnya.

Dalam RDP Komisi IV DPR membahas PMN (Penyertaan Modal Negara) pada BUMN tahun anggaran 2019 dan 2020, Senin, Menteri BUMN Erick Thohir mendapat ragam masukan positif terkait program kebijakan kementeriannya dari anggota dewan. 
Pewarta :
Editor : Muklasin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar