Humbahas (ANTARA) - Presiden Joko Widodo akan mencabut izin perusahaan yang masih mencemari ekosistem di kawasan Danau Toba sebagai salah satu upaya mempercepat pengembangan 28 potensi destinasi wisata yang ada di kawasan danau tersebut.
Presiden Joko Widodo, Senin, mengunjungi kawasan Geosite Sipinsur, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara yang merupakan satu diantara 28 potensi destinasi wisata yang ada di kawasan Danau Toba.
Jokowi mengatakan pembangunan wisata tidak hanya pembenahan tempat wisatanya, namun juga melingkupi lingkungan sekitarnya.
Jika perusahaan masih membandel dengan mencemari Danau Toba, tanpa melakukan pembenahan terhadap limbah produksinya, maka pemerintah melalui instansi terkait akan mengkaji dan bahkan mencabut izin perusahaan yang bersangkutan.
"Itu dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat pengembangan 28 potensi destinasi wisata di kawasan Danau Toba seperti Sipinsur ini," katanya.
Ia menambahkan pengembangan wisata Danau Toba akan dilakukan secara terintegrasi, dengan mengkaji aspek alam, sumber daya manusia, budaya, sosial dan potensi investasi yang akan menambah devisa negara, sehingga berujung pada kesejahteraan masyarakat.
Di puncak dataran tinggi terpopuler dalam anugerah pesona Indonesia 2018 Kementerian Pariwisata itu, Presiden melihat langsung Pulau Sibandang sambil mengkaji 27 destinasi wisata lainnya seperti The Kaldera Toba Nomadic Escape, yang berpotensi mendatangkan wisatawan.
Berita Terkait
MK: Dalil soal Jokowi dukung pencalonan Gibran tak cukup kuat
Senin, 22 April 2024 12:39 Wib
Jokowi berharap keanggotaan penuh RI di FATF perkuat pencegahan TPPU
Rabu, 17 April 2024 15:24 Wib
Jokowi ajak cucu wisata pengenalan satwa
Minggu, 14 April 2024 8:33 Wib
Jokowi manfaatkan libur Lebaran untuk temani cucu bermain di Medan
Jumat, 12 April 2024 9:54 Wib
Presiden antarkan 43 anak yatim belanja baju-makanan untuk Lebaran
Selasa, 9 April 2024 18:27 Wib
Mahfud: Terserah hakim soal Jokowi dan Kapolri bersaksi di sidang MK
Rabu, 3 April 2024 21:47 Wib
Jokowi lepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan
Rabu, 3 April 2024 8:55 Wib
Mensos RI pastikan hadiri panggilan MK untuk berikan keterangan jika terima undangan
Selasa, 2 April 2024 10:36 Wib