Bandarlampung (ANTARA) - Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengatakan dugaan kasus biaya denda impor atau demurrage akibat peti kemas berisi beras impor yang tertahan di Pelabuhan memiliki konsekuensi hukum karena adanya kerugian.
Menurut dia, kasus yang terjadi karena ada ketidakefisienan dalam tata kelola pengadaan beras impor itu harus menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali, meski pihak asuransi bisa menanggung kerugian tersebut.
"Asuransi itu bisa karena ada premi yang dibayar. Dibayarnya oleh negara. Jadi walaupun sudah dibayar oleh asuransi tidak menggugurkan pasal kelalaiannya, ketidakefiesienan lembaga negara," ujarnya dalam pernyataan di Bandarlampung, Kamis.
Direktur Narasi Institute ini menilai pengusutan kasus tersebut oleh penegak hukum juga dapat menjadi pintu masuk atas dugaan pelanggaran hukum terkait pengadaan impor pangan lainnya.
"Ini bisa saja menjadi pintu masuk untuk membuka skandal impor yang lebih besar," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mencatat adanya sekitar 26.425 peti kemas yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dari peti kemas tersebut, sebanyak 1.600 diantaranya diduga merupakan beras impor.
Peti kemas yang tertahan tersebut berpotensi menimbulkan biaya denda impor atau demurrage yang dikenakan kepada pemilik barang karena adanya keterlambatan pengembalian kontainer kepada pihak perusahaan pelayaran.
Sementara itu, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.
Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia.
Dugaan kerugian demurrage senilai Rp294,5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan beras impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.
Berita Terkait
Pakar sebut pengusutan kasus demurrage untuk pembenahan tata kelola impor
Jumat, 23 Agustus 2024 8:54 Wib
Ahli sebut penemuan bukti bisa percepat penanganan kasus biaya denda impor
Kamis, 22 Agustus 2024 12:36 Wib
Pakar sebut KPK bisa prioritaskan penanganan kasus biaya denda impor
Rabu, 21 Agustus 2024 11:39 Wib
Akademisi nilai pengusutan kasus biaya denda impor bisa segera dilakukan
Selasa, 20 Agustus 2024 11:12 Wib
Pengamat harap kasus beras impor tertahan di Pelabuhan tidak terulang
Jumat, 16 Agustus 2024 11:41 Wib
Pengamat sebut kasus denda impor ganggu lintas sektor politik dan ekonomi
Selasa, 13 Agustus 2024 12:49 Wib
Ekonom sebut pentingnya audit keuangan untuk ungkap kasus biaya denda impor
Sabtu, 10 Agustus 2024 12:08 Wib
Cegah kasus demurrage, Serikat Petani sebut impor beras tidak perlu dilakukan
Kamis, 8 Agustus 2024 14:43 Wib