Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Upaya membangun kesadaran warga terhadap bencana banjir sama pentingnya dengan membangun sarana fisik pengendali banjir.
Penanggulangan banjir di Indonesia membutuhkan peran aktif, bukan hanya dari pemerintah maupun masyarakat, melainkan juga seluruh stakeholder yang terlibat.
Hal ini membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) lembaga pemuliaan lingkungan hidup dan sumber daya alam bersama Persatuan Jurnalis Islam Indonesia (PJMI) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Membangun Masyarakat Yang Berketahanan Menghadapi Peningkatan Bencana Banjir di Komunitas Iklim Sungai Cikeas (KISUCI) Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 24/01/2024).
“Perlu adanya kolaborasi semua stakeholder guna mengantisipasi banyaknya korban jiwa yang jatuh akibat bencana. Kolaborasi lembaga penanggulangan bencana yang ada di semua ormas keagamaan yang ada di MUI dan peningkatan kapasitas relawan dengan melibatkan pemerintah. Pentingnya kolaborasi semua lembaga keagamaan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi sebelum terjadi bencana,” ucap Prof. Mohammad Jafar Hafsah selaku Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (LPB MUI)
Fenomena perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah meningkatkan risiko bencana alam, khususnya banjir, yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi, kehidupan manusia, dan infrastruktur.
FGD ini akan menjadi platform bagi pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pegiat sungai, untuk berkolaborasi dalam merumuskan langkah-langkah konkret dalam membangun ketahanan masyarakat.
Data BNPB per-18 Januari 2024, Jumlah kejadian bencana per tanggal 18 januari 2024 tercatat sebanyak 109 kejadian. Kejadian Bencana alam mendominasi adalah bencana hidrometeorologi sebesar 98,17 persen dan bencana geologi 1,83 persen dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor dan gempa bumi.
Perlunya Keluarga Tangguh Bencana untuk mengurangi korban akibat suatu bencana dari keluarga serta, peningkatan kapasitas masyarakat dalam administrasi terkecil yaitu desa kelurahan Desa Tangguh Bencana. Bencana bukan lagi urusan pemerintah melainkan urusan bersama. Sinerginya berbagai program berbasis desa yang sama bertujuan untuk penguatan kapasitas masyarakat. Jadikan masyarakat menjadi pelaku atau objek bukan lagi menjadi subjek,” ujar Drs. Pangarso Suryotomo, M.MB selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Bidang Pencegahan.
Demi mengatasi persoalan banjir, pemerintah menempuh jalan dengan melakukan normalisasi sungai, terutama di Sungai Ciliwung, karena menjadi salah satu sungai dengan luapan air terparah.
Proyek normalisasi Ciliwung dalam bentuk proyek betonisasi sempadan sungai telah berlangsung sejak tahun 2013.
Proyek normalisasi yang menelan biaya sebesar 800 miliar kemudian macet terhenti pada 2017. Total sepanjang 16 kilometer sempadan sungai telah dinormalisasi/ dibetonisasi dari target 33 kilometer.
“Masalah lingkungan masih isu yang sangat elit dan sulit dipahami oleh khalayak. Kami berharap bisa berkolaborasi bersama pemuka agama terutama MUI untuk bisa mengubah mindset masyarakat terhadap lingkungan. Akan tetapi untuk membuat masyarakat terlibat ini merupakan tantangan terberat. Saya mengusulkan ada semacam ketetapan atau keputusan dari MUI, setiap satu bulan sekali Khatib jumaat berdakwah dengan tema peduli lingkungan. Maka sebenarnya kami berharap bisa melakukan kolaborasi agar aspek edukasi dan literasi terus kita galakan. Hasilnya tidak setahun dua tahun tapi untuk jangka panjang, sehingga bantaran sungai kita aman, tidak terjadi banjir dan tidak perlu khawatir akan longsor. Maka dari itu mari kita tetapkan pada hari ini untuk kolaborasi partisipatif demi kemaslahatan masyarakat,” tambah Arif Rahmadi Haryono selaku Kepala DMC Dompet Dhuafa.
Menurutnya perlu adanya kesadaran dan keterlibatan semua pihak dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Masyarakat masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai isu perubahan iklim dan dampaknya. Sosialisasi mengenai adaptasi perubahan iklim kepada anak anak usia dini melalui satuan Pendidikan dan Keluarga. Normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas perlu ada kolaborasi antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dan Pemerintah Daerah yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
"Adanya Desain Pengendalian Banjir Sungai Cikeas dan Cileungsi, maka berikutnya masuk tahapan Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP). Di mana merupakan kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan. Dampak negatif perubahan iklim dirasakan oleh semua penduduk dunia, tidak hanya yang ada sekarang tapi juga anak cucu kita,” ujar Al Razi Izzatul Yazid selaku Kepala Divisi Humanitarian Rumah Zakat.
Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa memiliki program penanggulangan bencana yang berfokus pada satu siklus utuh penanggulangan bencana, yakni pra-bencana atau yang biasa disebut mitigasi dan kesiapsiagaan, saat terjadi bencana atau tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Melalui Program Kawasan Tanggap dan Tangguh Bencana (KTTB) berpijak pada enam pilar fokus utama, yakni Sekolah Literasi Aman Bencana, Keluarga Tangguh Bencana, Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim, Ekonomi Tangguh Bencana, Rumah Ibadah Tangguh Bencana, dan Fasilitas Kesehatan Aman Bencana. .
TENTANG DOMPET DHUAFA
Dompet Dhuafa adalah lembaga filantropi islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan kaum dhuafa dengan pendekatan budaya, welasasih (filantropis) dan wirausaha sosial. Menapaki perjalanan lebih dari tiga dekade (30 tahun), Dompet Dhuafa berkontribusi menghadirkan layanan bagi pemberdayaan dan pengembangan umat melalui lima pilar program yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial kebencanaan, dakwah dan budaya, serta CSR.
