Komnas HAM sebut ada keganjilan kasus kerangkeng manusia di Langkat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik mengaku heran dan merasa ada keganjilan terkait keberadaan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.

"Aneh atau ganjil ya, peristiwa ini sudah berlangsung sejak 2010, tapi tidak ada koreksi," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Jakarta, Rabu.

Menariknya, ujar dia, kerangkeng manusia tersebut berada di lingkup rumah bupati yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas.

Apalagi, sebelum menjabat sebagai Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjabat sebagai Ketua DPRD dan tokoh masyarakat.

Baca juga: Komnas HAM sebut Bupati Langkat akui ada korban meninggal di kerangkeng

"Artinya, kita perlu bertanya kenapa ada peristiwa seperti ini yang sudah berlangsung lama tapi tidak ada koreksi dan pengawasan," ujar dia.

Temuan Komnas HAM, diduga ada kekuatan lokal yang didukung oleh organisasi kemasyarakatan, organisasi politik hingga kekuatan finansial untuk menjalankan kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif tersebut.

Selain itu, Terbit Rencana Perangin Angin diketahui atau juga dikenal sebagai salah satu "pemain lokal" bisnis ilegal sawit di Kabupaten Langkat.

Baca juga: LPSK optimistis Polri akan tuntaskan kasus kerangkeng Bupati Langkat

Komnas HAM juga menemukan sejumlah dugaan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya, praktik kekerasan atau bisa juga disebut perbudakan karena mempekerjakan seseorang tanpa izin pemenuhan aturan yang berlaku.

"Bahkan, ada peristiwa penyiksaan yang menyebabkan kematian beberapa orang," ujarnya.

Terakhir, ia menduga praktik yang dilakukan oleh Bupati Langkat nonaktif tersebut bisa juga terjadi di daerah lain dan dilakukan oleh oligarki lokal.