Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) Perumus Kesimpulan RUU Pertanggungjawaban RUU APBN TA 2020 menyepakati laporan realisasi APBN 2020 di Jakarta, Senin.
"Kesepakatan Panja adalah sebagai berikut, realisasi pendapatan negara tahun 2020 sebesar Rp1.647,7 triliun atau 96,9 persen dari APBN yaitu Rp1.699,9 triliun dan belanja negara 2020 adalah Rp2.595,4 triliun atau 94,7 persen dari APBN yakni Rp2.739,1 triliun," kata Anggota Banggar DPR Dewi Asmara dalam Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan berdasarkan realisasi pendapatan negara yang dibandingkan belanja negara tersebut, maka terdapat defisit anggaran yang berjumlah Rp947,6 triliun atau mencapai 91,1 persen dari APBN 2020 yakni Rp1.039,2 triliun.
Adapun realisasi pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran mencapai Rp1.193,2 triliun, yang berarti 114,8 persen dari APBN 2020 sebesar Rp1.039,2 triliun.
"Berdasarkan defisit anggaran dan pembiayaan anggaran tersebut, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp245,6 triliun," ujar Dewi.
Selain itu, Dewi menyebutkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal tahun 2020 adalah sebesar Rp212,7 triliun dan terdapat penggunaan SAL yakni Rp70,6 triliun.
Berdasarkan SAL awal tahun 2020, penggunaan SAL, dan SiLPA 2020, maka terdapat SAL sebelum penyesuaian senilai Rp387,6 triliun, yang kemudian terdapat penyesuaian dan bertambah Rp400 miliar, sehingga SAL akhir tahun 2020 mencapai Rp388,1 triliun.
Berita Terkait
AJI tolak revisi Undang-Undang Penyiaran
Kamis, 25 April 2024 5:29 Wib
Anggota DPR minta Pemda, termasuk di Lampung, bantu pemutakhiran data tenaga honorer
Selasa, 16 April 2024 11:30 Wib
Paripurna DPR setujui UU DKI Jakarta
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Komisi V DPR minta Pemprov Lampung tindak tegas kendaraan ODOL
Rabu, 27 Maret 2024 18:21 Wib
Komisi V DPR minta tertibkan terminal bayangan di Terminal Rajabasa
Rabu, 27 Maret 2024 14:50 Wib
Kemenkes sebut sisa 5,22 juta vaksin COVID-19 gratis bagi berisiko tinggi
Senin, 25 Maret 2024 20:49 Wib
DPR--Pemerintah sepakat ketentuan Pilkada Daerah Khusus Jakarta 50 persen plus 1
Senin, 18 Maret 2024 22:34 Wib
Gerindra Bali loloskan satu kader ke DPR
Kamis, 14 Maret 2024 15:08 Wib