Bandarlampung (ANTARA) - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menggandeng perusahaan pupuk untuk menyiapkan pupuk bersubsidi demi menyukseskan Program Kartu Petani Berjaya (KPB).
"Saya memastikan ketersediaan distribusi pupuk untuk program KPB akan aman," kata Djunaidi pada audiensi Direksi PT. Pupuk Indonesia, PT. Pupuk Petrokimia dan PT. Pusri, di Bandarlampung, Selasa.
Menurut dia, ketersediaan pupuk bersubsidi merupakan salah satu persoalan bagi petani. Karena saat musim tanam mereka butuh, tetapi pupuknya tidak tersedia. Sedangkan ketika tidak membutuhkan, justru pupuknya ada.
"Petani kita membutuhkan pupuk ini. Oleh karena itu, melalui program Kartu Petani Berjaya saya akan menjamin ketersediaan pupuk ini bagi para petani Lampung," ujar Arinal.
Gubernur mengakui persoalan dalam pupuk bersubsidi adalah terkait sistem pembayaran. Oleh sebab itu, harus dibicarakan untuk mencari jalan keluarnya. Karena petani sangat membutuhkan pupuk.
"Salah satu terobosan yaitu melalui KPB, dimana perbankan akan turut andil dalam pengalokasian pupuk ini, sehingga akan lebih tertib yang mana perbankan akan langsung membayar dengan penyedia pupuk, dan pemerintah yang akan bayar langsung ke perbankan. Sehingga tidak terjadi penunggakan pembayaran, dan ketersediaan pupuk akan terjamin," ujarnya.
Gubernur menjelaskan kebutuhan pupuk di Lampung lebih dari 457 ribu ton/tahun.
"Ini perlu data ulang, karena kebutuhan pupuk kita bukan 457 ribu ton. Hal ini mengingat pupuk digunakan tidak hanya bagi petani sawah saja, tetapi juga petani kebun. Dan melalui KPB ketersediaan dan kebutuhan pupuk ini harus kita perhatikan," jelasnya.
Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia Achmad Tossin Sukawikarta mengapresiasi Gubernur Arinal Djunaidi atas terobosan program KPB karena diyakini akan mampu menyelesaikan permasalahan terkait ketersediaan pupuk.
"Sejak tahun 1993 saya bergelut dengan pemasaran pupuk nasional, terdapat sebuah sekat yang tidak bisa ditembus bahwa kebutuhan petani akan pupuk subsidi ini tidak bisa dipenuhi karena bukan tidak ada barang, tapi karena terbatas oleh subsidi atau besarnya subsidi yang disediakan pemerintah,” jelas Achmad Tossin.
Namun dirinya melihat bahwa didalam program KPB kebutuhan petani bisa terpenuhi seluruhnya dengan cara selain dari kebutuhan pupuk dengan skema subsidi itu, juga mekanisme ini memungkinkan petani untuk memperoleh pupuk komersial.
"Mekanisme ini belum pernah diterapkan di provinsi manapun. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi terobosan gubernur dan jika ini berhasil kami sangat siap untuk mendukung ini sehingga kebutuhan petani akan terpenuhi,” ujarnya.
Terkait kebutuhan pupuk di Lampung Achmad Tossin, menjelaskan bahwa alokasi semua jenis pupuk di Lampung per 16 desember 2019 yaitu sebanyak 487 ribu ton/tahun, dengan realisasi sebanyak 455 ribu ton/tahun.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Program Kartu Petani Berjaya Yusuf S. Barusman menjelaskan bahwa KPB merupakan program unggulan Gubernur Arinal di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani Lampung.
"Selama ini sudah banyak program Pemerintah terkait pertanian, namun semua itu masih berjalan sendiri-sendiri. Terdapat permasalahan krusial yang terjadi di masyarakat terutama terkait pupuk subsidi, yang mana ketika dibutuhkan barangnya tidak ada. Namun Kartu petani Berjaya ini sangat berbeda dengan kartu tani yang telah ada," jelas Yusuf.
Ia menambahkan bahwa KPB jauh lebih kompleks, karena di kartu ini terdapat bibit, benih, permodalan, pemasaran, asuransi, dan beasiswa bagi anak petani berprestasi.
