Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro Lampung menyatakan bahwa realisasi belanja transfer daerah hingga Juni 2024 telah mencapai Rp2,51 triliun.
Ia mengatakan, belanja transfer ke daerah yang sudah terealisasi sebesar Rp2,51 triliun itu terdiri dari dana bagi hasil berjumlah Rp41,81 miliar, dana alokasi umum Rp1,63 triliun.
Kemudian dana alokasi khusus fisik Rp26,87 miliar, dana alokasi khusus non fisik Rp453 miliar, dana desa Rp339 miliar, dan dana insentif fiskal Rp14,70 miliar.
Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp578 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp298 miliar dari pagu sebesar Rp533,98 miliar atau persentasenya mencapai 55,93 persen, katanya.
Ia melanjutkan, belanja barang Rp267 miliar atau sebesar 55,76 persen dari pagu Rp267,77 miliar, kemudian realisasi belanja modal yang tergolong masih rendah baru mencapai 37,84 persen yaitu sebesar Rp6,79 miliar dari pagu Rp17,95 miliar sedangkan belanja bantuan sosial Rp5,26 miliar dari pagu Rp9,18 miliar.
Adapun untuk realisasi secara keseluruhan belanja negara per 30 Juni 2024 bagi wilayah kerja KPPN Metro, sebesar Rp3,09 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp578 miliar dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp2,51 triliun. Realisasi belanja negara tersebut tercapai sebesar 51,8 persen dari anggaran belanja negara 2024 sebesar Rp5,96 triliun.
Menurut dia, untuk realisasi penerimaan dalam negeri yang dibukukan KPPN Metro sebesar Rp1,13 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1,09 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp46,50 miliar. Terjadi kenaikan pendapatan sebesar Rp25 miliar jika dibandingkan semester I 2023.
"Belanja pemerintah per jenis belanja sampai dengan semester I masih normal, kecuali belanja modal. Hal ini terjadi karena satuan kerja yang memiliki belanja modal banyak baru memulai proses lelang," katanya.
Ia juga mengatakan, untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa yang realisasinya masih rendah adalah penyaluran dana alokasi khusus fisik (DAK) yang baru mencapai 12,28 persen dari pagu yang tersedia. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan petunjuk teknis terkait penyaluran DAK Fisik.
