Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyebut Indonesia perlu menyuarakan upaya negosiasi dalam mengakhiri perang yang terjadi antara Palestina-Israel ke dunia internasional.
"Saya kira kita perlu menyuarakan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan ini melalui suatu proses negosiasi, de-eskalasi, terutama menyetop agresi, dan mengembalikan wilayah-wilayah Palestina yang direbut oleh para settler, pendudukan Israel, di wilayah-wilayah itu supaya terjadi perdamaian," kata Fadli usai rapat koordinasi dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Dia meyakini sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, maka Indonesia dapat mendorong perdamaian melalui forum-forum internasional.
"Secara politik, Indonesia ini negara muslim terbesar yang tentu suaranya didengar oleh dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui organisasi konferensi Islam dan negara-negara lain," ucapnya.
Menurut dia, resolusi PBB dan konsensus internasional perlu diimplementasikan secara tegas dalam mencapai perdamaian antara konflik Palestina-Israel.
"Sesuaikan saja dengan aturan main internasional yang sudah disepakati dan bagaimana memenuhi apa yang sudah menjadi resolusi-resolusi PBB itu, kembalikan wilayah Palestina itu sesuai dengan (peta) garis di 1967," tuturnya.
Di samping upaya multilateral, Fadli menyebut yang paling dibutuhkan saat ini ialah bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak perang Palestina-Israel.
"Yang dibutuhkan secara konkret itu bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan dan lain-lain, saya kira itu yang paling dibutuhkan, yang harus diselamatkan ini adalah kalangan sipil, mereka yang tidak berdosa karena mereka yang paling menderita dan menjadi korban," kata dia.
Berita Terkait
KPK geledah Gedung DPR sidik dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan
Selasa, 30 April 2024 16:14 Wib
Penanganan kasus tambak Karimun Jawa harus kedepankan kearifan
Selasa, 30 April 2024 9:31 Wib
AJI tolak revisi Undang-Undang Penyiaran
Kamis, 25 April 2024 5:29 Wib
Anggota DPR minta Pemda, termasuk di Lampung, bantu pemutakhiran data tenaga honorer
Selasa, 16 April 2024 11:30 Wib
Paripurna DPR setujui UU DKI Jakarta
Kamis, 28 Maret 2024 13:22 Wib
Komisi V DPR minta Pemprov Lampung tindak tegas kendaraan ODOL
Rabu, 27 Maret 2024 18:21 Wib
Komisi V DPR minta tertibkan terminal bayangan di Terminal Rajabasa
Rabu, 27 Maret 2024 14:50 Wib
Kemenkes sebut sisa 5,22 juta vaksin COVID-19 gratis bagi berisiko tinggi
Senin, 25 Maret 2024 20:49 Wib