Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan bahwa merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan memunculkan spekulasi tentang kemungkinan partai berlambang bintang mercy itu mendapatkan jatah kursi menteri dalam reshuffle atau perombakan kabinet.
"Posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktif-nya," ujar Khoirul Umam dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, NasDem dan PKB berada di Koalisi Perubahan yang tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.
Hal ini akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah dapat membuktikan bahwa dirinya memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar. Atau kah tetap di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019.
"Kalau, Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsiliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ujarnya.
Di sisi lain Khoirul Umam menilai pertemuan Jokowi-SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10) menegaskan bahwa kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda tetap mampu membangun ruang komunikasi politik yang produktif jelang Pemilu 2024.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, hingga muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G senilai Rp27 miliar.
Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Joko Widodo.
