Presiden Jokowi terima petani, bahas perhutanan sosial

id perhutanan sosial,presiden jokowi,perhutani,kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Presiden Jokowi terima petani, bahas perhutanan sosial

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan saat menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (10/10/2019). Presiden juga berdiskusi bersama 8 perwakilan petani yang mendapat manfaat program perhutanan sosial membahas persoalan di masyarakat. (ANTARA/Bayu Prasetyo)

"Saya bicara apa adanya. Perhutanan sosial ini ada yang sudah banyak menerima manfaat, tapi ada yang sudah dikasih SK namun di bawah belum jalan. Benar? Karena belum tersambungnya antara KLHK dan Perhutani, tapi yang di bawah," kata Presiden Jokowi
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas sejumlah persoalan saat menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, salah satunya ketidaksinkronan proses program itu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Perum Perhutani di lapangan.

"Saya bicara apa adanya. Perhutanan sosial ini ada yang sudah banyak menerima manfaat, tapi ada yang sudah dikasih SK namun di bawah belum jalan. Benar? Karena belum tersambungnya antara KLHK dan Perhutani, tapi yang di bawah," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta pada Kamis.
Baca juga: Jokowi kenalkan konsep "market place" daring ke petani

Menurut Presiden Jokowi, masalah tersebut timbul karena luasnya lahan yang diproses. Presiden menjelaskan hingga 1 Oktober 2019, pemberian pemanfaatan perhutanan sosial di Pulau Jawa telah mencapai 25.000 hektare. Adapun target yang dikejar pemerintah untuk perhutanan sosial yakni 12,7 juta hektare di seluruh Indonesia.

Ia mengakui masih ada "problem" dalam proses pemberian perhutanan sosial. "Karena ini sudah dibuat peta indikatif perhutanan sosial, 12,7 juta hektare bukan angka yang kecil. Namun praktik di lapangan nggak semudah itu. Di bawah ada birokrasi kita, Perhutani. Ada yang bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima. Karena terganggu program ini, saya mengerti," kata Presiden Jokowi.
Baca juga: Presiden: Program bagi petani harus tepat

Presiden pun menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Perum Perhutani harus duduk bersama untuk menyelaraskan upaya menyelesaikan hambatan perhutanan sosial.

"Sekarang ini masih ada konflik, desa dengan Perhutani, dengan PTP. Masih ada terakhir 528 konflik desa dengan itu. Saya minta, Pak Menteri, Bu Menteri, sebelum 2 tahun, konflik itu harus sudah rampung semuanya. Nggak ada konflik lagi dalam PTP Perhutani. Semua selesaikan, Sudah berpuluh-puluh tahun belum diselesaikan, apa sih. Saya yakin bisa, saya cek nanti di lapangan," tegas Presiden Jokowi.

Sejumlah pejabat yang mendampingi Presiden Jokowi dalam acara itu yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy M Mauna.
 
Pewarta :
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar