Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berencana melakukan patroli di saat masa tenang pada 14-16 April 2019 untuk mencegah politik uang yang rawan terjadi saat periode tersebut.
"Kami akan melakukan patroli pengawasan di masa tenang yang salah satu fokus untuk mencegah terjadinya politik uang," ujar Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.
Ia berharap patroli memunculkan psikologi publik agar tidak mau menerima dan memberi atas dasar menyuruh orang memilih seorang calon karena dampaknya pidana.
Selain ancaman pidana, politik uang yang memiliki kerawanan tinggi di Tanah Air meracuni kualitas proses pemilu.
"Secara serentak kami meminta jajaran melakukan patroli pengawasan salah satu fokus menolak dan melawan politik uang yang biasanya dipetakan mempunyai titik rawan tinggi di saat masa tenang," tutur Afifuddin.
Selain pencegahan, Bawaslu telah melakukan penindakan, yakni terdapat sembilan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan bersalah, kemudian KPU mencoret dari daftar caleg.
Selain kerawanan saat pencoblosan, politik uang termasuk kerawanan tertinggi yang harus diwaspadai dalam gelaran Pemilu 2019. Untuk itu, Bawaslu mengingatkan semua pihak untuk menolak politik uang.
"Apa yang terjadi beberapa hari terakhir, OTT yang katanya untuk 'serangan fajar' ini pengingat untuk memperhatikan potensi kerawanan politik uang," ucap dia.
Berita Terkait
Presiden FIFA : Tragedi Kanjuruhan merupakan hari gelap sepakbola
Minggu, 2 Oktober 2022 19:40 Wib
Media Internasional soroti Kerusuhan Arema FC lawan Persebaya
Minggu, 2 Oktober 2022 7:28 Wib
Mochammad Bisma Diwa Abina tak malu belajar ke Lalu Zohri
Minggu, 4 Agustus 2019 14:43 Wib
Mochammad Aidil, ayah Dewi Perssik meninggal dunia
Minggu, 9 Juni 2019 18:49 Wib
Bawaslu: Tuduhan Rizieq Shihab tidak ada bukti
Selasa, 2 April 2019 22:59 Wib