Bandarlampung (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin mengatakan dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 akan mengerahkan 2.000 orang pasukan gabungan dari TNI dan Polri.
"Jumlah pasukan yang akan turun dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang hari ini juga hadir dalam apel Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 ada sebanyak 2.000 orang pasukan, baik dari TNI ataupun Polri," ujar Samsudin dalam kegiatan apel Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 di Bandarlampung, Jumat.
Ia mengatakan kegiatan apel Operasi Mantap Praja Krakatau pengamanan Pilkada Serentak 2024 tersebut merupakan salah satu bentuk untuk meyakinkan bahwa seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah serta DPRD siap dan solid menyukseskan pilkada di Lampung.
"Dengan disiapkannya pasukan ini semua bergandengan tangan dalam menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 bisa sukses, aman, harmonis dan jujur," katanya.
Dia menjelaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi. Sebab dalam kegiatan tersebut masyarakat menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang akan membawa Provinsi Lampung menuju kemajuan di masa depan.
"Tentu akan ada dinamika dalam pelaksanaan pilkada. Seperti adanya perkembangan partisipasi masyarakat, dan mungkin timbul potensi sengketa yang timbul selama proses yang berlangsung. Ini akan menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama, sehingga perlu waspada dan siap mengamankan persoalan itu," ucap dia.
Menurut dia, kesiapsiagaan pasukan pengamanan sangatlah krusial untuk memastikan tahapan Pilkada Serentak 2024 bisa aman, tertib, lancar dan damai.
"Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 bukan hanya sebagai tugas rutin melainkan bentuk panggilan dalam menjaga kedamaian bangsa serta Lampung," tambahnya.
Ia melanjutkan segala tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengamanan harus mencerminkan profesionalisme dalam melindungi serta mengayomi masyarakat.
"Mari kita jaga jangan sampai ada ruang untuk pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab mengganggu ketertiban pelaksanaan pilkada. Melalui tindakan kekerasan, hingga intimidasi yang bisa merusak proses demokrasi di Lampung," ujar dia.
Baca juga: Pj Gubernur Lampung sebut Kota Baru jadi pusat pertumbuhan daerah
Baca juga: Pj Gubernur Lampung: Jaga kesejahteraan petani dengan inflasi tetap stabil
Baca juga: Pj Gubernur Lampung: Kota Baru jadi solusi masalah di Bandarlampung
