Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dengan tema strategi penanganan kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dibuka Wakil Bupati Mad Hasnurin, Selasa.
Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah serta pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
Berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan telah banyak program yang dilaksanakan oleh Pemkab Lampung Barat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), antara lain berupa penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata (BPPM), jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota, Jampersal, rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sembako untuk lansia, ibu hamil dan balita dari keluarga kurang mampu, pelatihan dan stimulan untuk KUBE, dan masih banyak lainnya.
Sedangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan sumber data utama dalam menentukan sasaran atau penerima manfaat dari seluruh program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, baik yang bersumber dari pembiayaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"Agar pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu serta menghasilkan data yang valid, untuk itu pastikan pelaksanaan pemadanan data telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai fakta yang ada di lapangan,” kata Wabup Lampung Barat itu pula.
Baca juga: Wakil Bupati Lampung Selatan ikuti rapat penanggulangan kemiskinan secara virtual
Baca juga: Dinsos Lampung: Pemutakhiran data kemiskinan akan melalui SIKS-DROID
