"Tentu salah satu opsi dalam rencana pembangunan kembali Kota Baru ini adalah dengan menggandeng investor swasta, sehingga tidak hanya dari APBN atau APBD," ujar Abdul Malik Sadat Idris di Lampung Selatan, Rabu.
Ia mengatakan skema melibatkan sektor swasta untuk ikut andil berinvestasi dalam pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek komersil dalam pembangunan.
"Tentu dalam desain pembangunannya ada fungsi komersil, seperti pembangunan pusat perbelanjaan atau fasilitas penunjang lain. Bahkan untuk hunian pun butuh campur tangan mereka," katanya.
Dia menjelaskan nantinya dalam pembangunan kembali pusat pemerintahan Provinsi Lampung di Kota Baru itu akan menggunakan skema pendanaan campuran.
"Jadi nanti pemerintah memiliki porsi sendiri, kemudian masyarakat ada andilnya juga. Dan selain swasta perlu juga peran dari BUMD yang ada disini," ucapnya.
Menurut dia, pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam mengenai skema pembiayaan dalam pengembangan pembangunan Kota Baru.
"Sebenarnya ini adalah bagian dari penerapan strategi penyampaian agar bisa melihat respon pasar seperti apa mengenai pembangunan kembali Kota Baru," tambahnya.
Menurut dia, pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam mengenai skema pembiayaan dalam pengembangan pembangunan Kota Baru.
"Sebenarnya ini adalah bagian dari penerapan strategi penyampaian agar bisa melihat respon pasar seperti apa mengenai pembangunan kembali Kota Baru," tambahnya.
Ia mengatakan dalam kunjungan pertamanya untuk melihat langsung lokasi Kota Baru, pihaknya akan mengumpulkan data sehingga dapat dilakukan pengkajian ulang.
"Mendapatkan tanah dengan luasan mencapai 1.300 hektare ini tentu tidak mudah. Bahkan infrastruktur sudah terbangun seperti sebagian gedung sudah ada, jalan sudah ada, dan ini semua aset pemerintah. Jadi nanti akan coba kita rangkai progresnya ke depan seperti apa," ujar dia lagi.
Diketahui Kota Baru yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dibangun di lahan seluas 1.580 hektare. Dengan total anggaran sebesar Rp341 miliar.
Pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Lampung Kota Baru itu diketahui telah berhenti dibangun sejak 10 tahun lalu.
Dari bangunan yang sudah terbangun saat ini dalam kondisi yang beragam seperti ada yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan masih ada juga bangunan yang belum selesai dalam proses pembangunannya.
Baca juga: Pembangunan Kota Baru Lampung prospektif dilanjutkan
Baca juga: Pemda perlu tarik minat masyarakat tinggal di Kota Baru
Baca juga: REI sebut pembangunan Kota Baru berdampak positif terhadap sektor properti
Dari bangunan yang sudah terbangun saat ini dalam kondisi yang beragam seperti ada yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan masih ada juga bangunan yang belum selesai dalam proses pembangunannya.
Baca juga: Pembangunan Kota Baru Lampung prospektif dilanjutkan
Baca juga: Pemda perlu tarik minat masyarakat tinggal di Kota Baru
Baca juga: REI sebut pembangunan Kota Baru berdampak positif terhadap sektor properti
