Ia mengatakan, rencana melanjutkan kembali pembangunan Kota Baru menjadi kawasan kantor pemerintahan itu akan sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor properti.
"Tentu akan sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan properti dan tentu kepada perekonomian secara makro," katanya.
Dia mengatakan di sekitar lahan pembangunan Kota Baru tersebut telah banyak dibangun berbagai perumahan baik subsidi ataupun komersil.
"Harapannya rencana dilanjutkan pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dapat segera terealisasikan. Sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan pasar di sektor properti," ucap dia.
Diketahui Kota Baru yang berada di Kabupaten Lampung Selatan dibangun di lahan seluas 1.580 hektare dengan total anggaran sebesar Rp341 miliar.
Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin telah mengutarakan bahwa pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan direncanakan akan dilanjutkan setelah selama 10 tahun tertahan.
Dengan mencoba memasukkan pembangunan komplek perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru itu ke dalam program strategis nasional atau kawasan ekonomi khusus pemerintah pusat.
Di Provinsi Lampung pada 2023, berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebanyak 92,40 persen rumah tangga di provinsi tersebut sudah memiliki rumah sendiri, sedangkan 2,45 persen tinggal di rumah sewa, 4,96 persen menempati rumah bebas sewa dan 0,18 persen menempati rumah dinas.
Dengan data tersebut terlihat bahwa pertumbuhan perumahan dan akses kepemilikan hunian masyarakat semakin bertumbuh.
Baca juga: Pj Gubernur Lampung: Usai 17 Agustus satu dinas berkantor di Kota Baru
Baca juga: Pj Gubernur Lampung: Pembangunan Kota Baru akan dilanjutkan
Baca juga: Pj Gubernur sebut Lampung siap jadi tuan rumah PON 2032
Baca juga: Pj Gubernur Lampung: Usai 17 Agustus satu dinas berkantor di Kota Baru
Baca juga: Pj Gubernur Lampung: Pembangunan Kota Baru akan dilanjutkan
Baca juga: Pj Gubernur sebut Lampung siap jadi tuan rumah PON 2032
